Akupedia.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menanggapi permintaan sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar penempatan mereka dapat dioptimalkan atau dipindahkan lebih dekat dengan domisili keluarga.
Hal ini sebelumnya pernah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kukar pada 3 September 2026 lalu. Dalam rapat itu, PPPK mengaku penempatan yang jauh dari domisili membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi, namun tidak sebanding dengan gaji yang diterima.
Aulia mengaku memahami persoalan yang dihadapi para PPPK tersebut. Namun, menurutnya, penempatan PPPK sejak awal memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan di wilayah yang mengalami kekurangan.
“Kita kembali kepada substansi dan tujuan diangkatnya PPPK. Pengangkatan PPPK di luar dari PNS adalah untuk menutupi kekurangan tenaga dan pelayanan yang ada di suatu wilayah,” kata Aulia, Selasa (15/9/2026).
Ia mengatakan, dirinya sangat setuju apabila ASN dapat berada dekat dengan keluarga. Namun, kebijakan tersebut menurutnya juga harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah pelosok.
Ia mencontohkan apabila seorang PPPK ditempatkan di Kecamatan Kembang Janggut atau Tabang, sementara keluarganya berada di Tenggarong, kemudian yang bersangkutan dipindahkan ke Tenggarong, maka akan muncul persoalan baru terkait siapa yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut.
“Kalau saya, saya sangat setuju orang dekat dengan keluarga. Akan tetapi pertanyaan saya, seandainya seseorang ditugaskan di Kembang Janggut atau Tabang, keluarganya misalnya ada di Tenggarong, dia minta pindah ke Tenggarong. Kita setuju dia pindah ke Tenggarong, siapa yang memberikan pelayanan di Kembang Janggut dan Tabang?” ujarnya.
Menurut Aulia, kondisi tersebut berpotensi membuat kebutuhan tenaga di daerah pelosok terus tidak terpenuhi. Terlebih, apabila perpindahan dilakukan tanpa adanya perubahan status formasi secara administratif.
“Ketika teman-teman itu pindah dan ini secara administratif di sana tidak dinyatakan daerah kosong, maka akan selamanya di sana tidak bisa diisi formasi itu. Selamanya tidak bisa diisi formasi itu. Dan semua pasti akan minta lari ke kota,” jelasnya.
Aulia menegaskan, Pemkab Kukar tidak bermaksud memisahkan PPPK dari keluarganya. Namun, pemerintah daerah harus memastikan masyarakat di wilayah pelosok memperoleh kualitas pelayanan yang sama dengan masyarakat di kawasan perkotaan.
“Di satu sisi kita menginginkan bahwa dekat dengan keluarga. Akan tetapi siapa yang memberi pelayanan untuk warga masyarakat kita di pelosok itu siapa?” katanya.
Ia juga menyinggung persoalan biaya yang menjadi salah satu alasan PPPK meminta penempatan lebih dekat dengan domisili. Menurutnya, hak dan imbalan yang diterima PPPK sudah diketahui sejak proses pendaftaran dan pengisian formasi.
“Reward yang diterima itu sudah diketahui sebelum mendaftar PPPK. Dan ini keuangan negara. Mungkin kalau perusahaan, oke. Akan tetapi ketika ini keuangan negara, mau tidak mau kita harus tunduk patuh dengan keuangan negara,” tegasnya.
Di sisi lain, Aulia memastikan komitmen Pemkab Kukar untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK.
Namun, ia mengingatkan bahwa belanja pegawai merupakan komponen tetap dalam struktur APBD, sehingga harus dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Jangan ragukan sedikitpun komitmen kami untuk mensejahterakan, baik itu PNS maupun PPPK, ASN yang ada di Kabupaten Kukar. Akan tetapi, belanja pegawai ini adalah fixed cost,” katanya.
Karena itu, menurut Aulia, persoalan penempatan PPPK tidak semata-mata mengenai keinginan untuk dekat dengan keluarga. Pemerintah juga harus memastikan distribusi tenaga ASN tetap mampu menopang pelayanan publik di seluruh wilayah Kukar.
“Jadi sekali lagi, pernyataan saya ini jangan dipelintir teman-teman media, jangan bilang saya tidak mendukung orang terdekat dengan keluarga,”
“Akan tetapi bagi saya adalah bagaimana kita memastikan layanan kepada warga masyarakat kita yang ada di pelosok itu sama dengan layanan warga masyarakat kita yang ada di kota,” pungkasnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
