Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) hingga saat ini terus melakukan pengendalian belanja daerah menyusul realisasi transfer dana dari pemerintah pusat yang hingga awal Juni 2026 ini baru mencapai sekitar 25 persen.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kondisi tersebut berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana pada periode yang sama, transfer dana dari pusat biasanya sudah mencapai sekitar 40 persen.
“Sekarang transfer dari pusat ke Pemkab Kukar baru sekitar 25 persen. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya ketika memasuki bulan Juni biasanya sudah berada di angka 40 persen,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Meski demikian, Aulia memastikan pemerintah daerah terus memantau kondisi fiskal secara ketat dan melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah agar tetap sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Menurutnya, sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan tetap menjadi prioritas pembiayaan, seperti pembayaran gaji dan insentif pegawai, bantuan langsung tunai, serta program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Program yang berkaitan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas. Gaji, insentif, bantuan langsung tunai, dan program kerakyatan lainnya kami pastikan tetap berjalan,” katanya.
Sementara itu, beberapa kegiatan yang bersifat pembangunan infrastruktur kemungkinan akan dilakukan penyesuaian atau penundaan. Namun, pemerintah daerah tetap memprioritaskan proyek-proyek yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, seperti penanganan longsor dan infrastruktur yang bersifat mendesak.
“Kami melihat skala prioritas pembiayaan. Untuk infrastruktur yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat tentu tetap menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah,” tutupnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
