Akupedia.id, Tenggarong – PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) memastikan proses perekrutan tenaga kerja di perusahaannya telah mengutamakan masyarakat sekitar wilayah operasional atau ring satu. Klaim tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (22/7/2026).
HRD PT MSJ, Fadli Dodi, mengatakan setiap proses rekrutmen dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Menurutnya, pihak desa turut berperan dalam melakukan verifikasi calon pekerja sebelum masuk ke tahapan perusahaan.
“Biasanya rekrutmen kami bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa. Pemerintah desa akan melakukan proses sesuai kompetensi yang ada di ring satunya,” ujarnya.
Ia menegaskan, perusahaan juga melakukan verifikasi internal terhadap calon pekerja, mulai dari domisili, identitas kependudukan, hingga rekomendasi dari pemerintah desa.
“Yang kami pastikan adalah rekomendasi dari desa. Itu pasti kami lakukan dalam proses verifikasi,” katanya.
Fadli membantah adanya anggapan bahwa perusahaan masih banyak menerima pekerja dari luar daerah. Ia memastikan PT MSJ bersama kontraktornya tetap memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah sekitar tambang.
Ia bahkan menyebut sekitar 85 persen tenaga kerja PT MSJ berasal dari wilayah ring satu yang meliputi Desa Bukit Pariaman, Desa Separi Kampung, Desa Manunggal Jaya.
“Saya pastikan 85 persen itu ring satu kita,” ungkapnya.
Selain perekrutan, Fadli juga menyampaikan perusahaan terus melakukan peningkatan kompetensi masyarakat melalui program pelatihan. Menurutnya, PT MSJ memiliki training center internal serta berkoordinasi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar dalam pengembangan keterampilan calon tenaga kerja.
“Kami juga ada training center secara internal, dan secara eksternal kami berkoordinasi dengan Disnaker,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kukar, Agustinus Sudarsono, mengatakan persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu poin yang dibahas dalam RDP setelah adanya keluhan dari masyarakat sekitar perusahaan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui komunikasi antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik.
“Tindak lanjutnya supaya pihak perusahaan bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat, terutama ring satu, dan pihak desa juga tidak menutup komunikasi,” ujarnya.
Agustinus menyebut masyarakat sebelumnya mengeluhkan adanya warga ring satu yang belum diterima bekerja, sementara mereka melihat masih ada tenaga kerja dari luar yang masuk.
“Tadi disampaikan ada yang mau masuk masih belum diterima. Ada dari luar yang masuk, tapi mereka di ring satu belum diterima. Jadi intinya komunikasi antara perusahaan dan desa,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kukar bersama pihak terkait akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi di sekitar wilayah operasional perusahaan, termasuk persoalan lain yang disampaikan masyarakat.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
