Akupedia.id, Tenggarong – Keberadaan perusahaan tambang di wilayah ring satu dinilai belum sepenuhnya memberikan jaminan masa depan bagi masyarakat sekitar. Pemerhati Masyarakat Desa Separi Kampung menilai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini merupakan dampak dari minimnya program peningkatan kapasitas masyarakat selama perusahaan beroperasi.
Hal tersebut disampaikan Abidinsyah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama pihak perusahaan dan pihak terkait lainnya, Rabu (22/7/2026).
Ia menilai perusahaan tidak cukup hanya mengambil sumber daya alam, tetapi juga memiliki tanggung jawab mempersiapkan masyarakat agar mampu bertahan ketika aktivitas pertambangan berakhir.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya soal perekrutan tenaga kerja lokal, tetapi bagaimana perusahaan membangun kemampuan masyarakat setelah perusahaan beroperasi selama puluhan tahun.
“Kenapa nggak dari dulu program itu dijalankan? Pelatihan, peningkatan UMKM, pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat ini ketika perusahaan ditinggalkan, mereka sudah punya pelatihan keterampilan sendiri,” ujar Abidinsyah.
Ia mengatakan, alasan perusahaan yang kerap menyebut masyarakat lokal belum memiliki kompetensi seharusnya menjadi evaluasi bersama. Menurutnya, keterbatasan kemampuan masyarakat tidak bisa dijadikan alasan terus-menerus untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah.
“Kalau alasannya seperti itu, mau sampai kapan pun nggak akan bisa. Tapi kalau orang berpikiran luas, dia harus memikirkan, supaya masyarakat ini bisa bekerja berarti aku harus ikutkan dia program pelatihan sesuai bidang. Itu kuncinya,” katanya.
Abidinsyah menyebut hingga saat ini program pelatihan yang berasal dari inisiatif perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“Tapi untuk selama ini program pelatihan itu memang nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi sehingga masyarakat kami itu untuk bekerja ketika diminta yang berkompetensi, tidak bisa,” ungkapnya.
Padahal, menurut dia, perusahaan dapat berkolaborasi dengan lembaga pelatihan seperti Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
“Contoh ada welder. Mereka bisa bekerja sama dengan pihak BLKI. Tanpa harus melibatkan pemerintah pun bisa langsung. Nah itu tidak terealisasi, harusnya kan terealisasi, itu mengurangi angka pengangguran,” jelasnya.
Ia menegaskan, peningkatan keterampilan masyarakat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di sektor tambang, tetapi juga menjadi bekal ketika masyarakat harus mencari alternatif penghidupan setelah masa tambang berakhir.
“Ketika tambang itu sudah berakhir, mereka tidak bingung lagi. Oh, aku harus bertani, ternyata aku sudah punya keterampilan. Oh, aku mau bikin keramba ikan, aku sudah punya keterampilan. Oh, aku mau kerja di luar dengan program pelatihan kemarin, akhirnya bisa,” tuturnya.
Menurutnya, masyarakat sekitar tambang selama ini ikut merasakan dampak langsung dari aktivitas industri, mulai dari debu batu bara hingga kebisingan. Karena itu, keberadaan perusahaan harus memberikan manfaat yang lebih besar melalui pemberdayaan masyarakat.
“Mereka ngambil batu bara di tempat kita, luar biasa kok. Masa cuma program pelatihan aja mereka nggak bisa? Apa gunanya perusahaan ada di tempat kita?” tegas Abidinsyah.
Ia berharap perusahaan tidak hanya melihat masyarakat sebagai tenaga kerja yang belum siap, tetapi turut mengambil peran dalam menciptakan kesiapan tersebut melalui program CSR yang berkelanjutan.
“Kalau ini tidak dilaksanakan, mau sampai kiamat nggak akan kerja-kerja masyarakat kita. Ya non-skill, ya non-skill terus,” pungkasnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
