Akupedia.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan semangat pemerintah dalam melanjutkan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kukar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tenggarong ke-244, Senin (28/9/2026).
Aulia mengatakan kondisi ruang fiskal pemerintah daerah saat ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
“Tidak semua keinginan bisa kita penuhi sekaligus. Tidak semua program dapat kita laksanakan dalam waktu yang bersamaan. Tetapi, saya tegaskan melalui kesempatan ini, efisiensi anggaran bukan berarti efisiensi semangat pembangunan membangun Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegas Aulia.
Menurutnya, pembangunan Kukar membutuhkan kekompakan seluruh pihak. Ia mengaitkan hal tersebut dengan perjalanan sejarah Tenggarong yang menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan apabila seluruh elemen bergerak sendiri-sendiri.
Aulia juga mengutip pesan yang terkandung dalam Mars Kutai Kartanegara yang diciptakan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21. Menurutnya, lagu tersebut mengingatkan pentingnya persatuan dalam membangun daerah.
“Kalau Kutai Kartanegara mau jagau, kita harus kompak. Kita tidak boleh terpecah belah,” ujarnya.
Ia mengatakan perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam proses pembangunan. Namun, perbedaan tersebut harus menjadi ruang untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama, bukan menjadi alasan untuk memecah langkah pembangunan.
“Perbedaan itu pasti ada, akan tetapi perbedaan bukan untuk memecah belah langkah gerak kita. Perbedaan untuk kita diskusikan, untuk kita bicarakan, kita cari jalan temunya,” kata Aulia.
Aulia berharap kekompakan tersebut dapat membuat pemerintah bersama DPRD dan seluruh unsur masyarakat bergerak dalam arah yang sama, sehingga kebijakan pembangunan tetap memberikan dampak bagi masyarakat di tengah kondisi fiskal yang membutuhkan kehati-hatian.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan pada dasarnya telah dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Pembangunan itu kan kita juga sudah lakukan dengan efisiensi-efisiensi. Pembangunan misalnya infrastruktur, yang harusnya pembangunan jalannya panjang, tentu dilakukan efisiensi-efisiensi. Tidak mungkin dilaksanakan semua,” ujar Ahmad Yani.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap kemampuan fiskal daerah, terutama melalui penyaluran hak-hak daerah yang bersumber dari kekayaan alam dan dana yang menjadi bagian daerah.
Menurut Ahmad Yani, Kukar memiliki sumber daya alam yang besar sehingga manfaat dari kekayaan tersebut diharapkan dapat kembali dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai kita ini punya banyak tetapi yang nyampe sedikit. Kita ini kaya tetapi kekayaan itu kita tidak nikmati,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus berkolaborasi agar hak-hak daerah, termasuk manfaat dari kekayaan alam, dapat tersalurkan dan dinikmati masyarakat Kukar.
Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan filosofi “Raja Menjamu Rakyatnya”, yang menjadi tema dalam rangkaian peringatan tahun ini.
“Oleh karena itu, kita harap pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama-sama kolaborasi bagaimana hak-hak rakyat itu termasuk kekayaan alam itu harus sampai ke rakyat dan dinikmati oleh kita semuanya, rakyat Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
