Akupedia.id, Samarinda – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman (Unmul), menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dalam forum debat publik yang sebelumnya telah diajukan secara resmi oleh pihak BEM.
Sedikitnya ajakan debat publik kepada Gubernur Kaltim itu telah dilayangkan sebanyak tiga kali. Namun pada forum terbuka terakhir yang disiapkan pada 6 Mei 2026 lalu di depan Kantor Gubernur Kaltim, gubernur tidak hadir memenuhi ajakan tersebut.
Ketua BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan upaya membuka ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pemerintah daerah terkait berbagai persoalan publik di Kaltim.
Forum debat publik tersebut mengangkat tema “Inkompetensi Pemerintah dalam Menentukan Skala Prioritas” sebagai bentuk kritik dan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilai menimbulkan perhatian publik.
Hiththan menjelaskan, tema tersebut mencakup berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, seperti anggaran pengadaan mobil dan rumah
dinas gubernur, persoalan lingkungan dan lubang tambang di Kaltim yang tidak kunjung selesai, serta polemik video testimoni Gratispol oleh sejumlah SMA di Kaltim.
Ia juga menegaskan, forum debat publik bukan ditujukan untuk menciptakan konflik politik, melainkan sebagai ruang pertukaran gagasan yang sehat dan terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kami ingin ruang diskusi publik yang sehat tetap hidup. Mahasiswa tidak hanya hadir sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra dialog yang membawa aspirasi
masyarakat,” ujarnya.
Ia pun menilai bahwa keterbukaan pemimpin daerah terhadap ruang dialog publik merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang
transparan.
Sebagai bagian dari elemen akademik dan sosial masyarakat, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif. Karena itu, BEM KM Unmul berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka terhadap kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat.
BEM KM Unmul juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan sikap kritis, objektif, dan damai dalam menyikapi dinamika politik daerah.
