Tekan Enter untuk mencari

Pendapatan Kukar Baru Terealisasi 34,47 Persen, Bupati Optimistis Target APBD 2026 Capai 75 Persen

Foto: Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri saat menyampaikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026.

Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp2,61 triliun atau 34,47 persen dari target pendapatan sebesar Rp7,59 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III DPRD Kukar dengan agenda penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026, Selasa (28/7/2026).

Dalam sambutannya, Aulia menjelaskan APBD 2026 disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan berjenjang, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga kabupaten.

Seluruh program pembangunan kemudian diselaraskan dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan melalui rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah.

“Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2026,” ujar Aulia di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

Ia memaparkan, hingga 30 Juni 2026 realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,6 triliun atau 34,47 persen dari target APBD. Sementara prognosis pendapatan untuk enam bulan berikutnya diperkirakan sebesar Rp3,1 triliun atau 41,40 persen dari target anggaran.

“Dengan demikian, total estimasi realisasi pendapatan hingga akhir Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 75 persen dari target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD,” katanya.

Lebih lanjut, Aulia menjelaskan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Semester I mencapai 31,66 persen dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp2,2 triliun atau 36,30 persen dari target APBD.

Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah secara keseluruhan mencapai 32,60 persen dari total anggaran setelah adanya penambahan komponen pinjaman daerah dari Bankaltimtara. Penambahan pembiayaan tersebut membuat total APBD Kukar meningkat dari Rp7,59 triliun menjadi Rp8,08 triliun.

Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar 31,52 persen dari pagu anggaran Rp5,85 triliun. Sementara belanja modal telah terealisasi sebesar Rp545,29 miliar atau sekitar 36 persen dari total anggaran belanja modal sebesar Rp1,5 triliun.

Di sisi lain, Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan sebesar Rp10 miliar hingga Semester I belum terealisasi. Namun, anggaran tersebut telah disiapkan untuk penanganan Sekolah Dasar yang mengalami kebakaran di Kecamatan Loa Janan.

“Belanja Tidak Terduga tersebut direncanakan akan dimanfaatkan untuk penanganan Sekolah Dasar yang mengalami kebakaran di wilayah Loa Janan, sehingga proses pembangunan dapat dilaksanakan pada tahun ini dan para siswa dapat kembali bersekolah pada tahun yang sama,” jelasnya.

Aulia juga mengungkapkan realisasi belanja daerah sebesar Rp2,63 triliun telah mencakup pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga atau utang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp819,58 miliar. Menurutnya, masih terdapat sebagian kewajiban yang belum dibayarkan karena pihak ketiga belum mengajukan penagihan, meski proses reviu telah selesai dilakukan.

Selain menyampaikan capaian Semester I, pemerintah daerah juga memproyeksikan realisasi pendapatan hingga akhir tahun akan berada pada kisaran 75 hingga 76 persen dari target APBD.

Perhitungan tersebut didasarkan pada tren realisasi pendapatan Kukar selama tiga tahun terakhir, alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat sesuai Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, serta penurunan pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menutup penyampaiannya, Aulia menegaskan bahwa penurunan kondisi anggaran daerah tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Meskipun kondisi anggaran daerah secara keseluruhan mengalami penurunan, kami menegaskan kepada seluruh pihak, termasuk anggota DPRD, agar tidak meragukan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Ara

Rekomendasi

Pasang Iklan di sini