Akupedia.id, Tenggarong – Potensi industri galangan kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih sangat besar dan belum tergarap maksimal. Saat ini, Kaltim bahkan menempati posisi ketiga terbesar di Indonesia untuk industri galangan kapal, khususnya kapal handmade dan tugboat, dengan pusat aktivitas di Samarinda dan Balikpapan.
Pengembangan sektor ini diyakini mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus nasional. Selain menciptakan lapangan kerja, industri galangan kapal juga berpotensi menimbulkan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat sekitar.
Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), menyatakan dukungan penuh terhadap upaya revitalisasi industri galangan kapal. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia bertema “Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional” di Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Forum tersebut digagas oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo. Dalam kesempatan itu, Gubernur Harum mengusulkan agar industri galangan kapal mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen.
Menurutnya, insentif tersebut akan meningkatkan daya saing industri galangan kapal nasional agar lebih kompetitif di pasar global. Ia juga berharap pemerintah memberikan kemudahan lain agar galangan kapal di Indonesia mampu memenuhi standar internasional, tidak hanya berlabel BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), tetapi juga memenuhi standar IMO (International Maritime Organization).
“Galangan kapal dan industri perkapalan itu padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Kami berharap semakin banyak kapal yang diproduksi dari Kalimantan Timur,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan keterbukaan pemerintah untuk memberikan dukungan, termasuk terkait kemudahan perizinan dan PPN, sepanjang pelaku usaha berkomitmen memajukan industri dalam negeri.
Ia menyoroti sekitar 2.491 kapal di Indonesia yang telah berusia lebih dari 25 tahun. Selama ini, banyak pemilik kapal memilih membeli dari luar negeri karena harga kapal produksi domestik relatif lebih mahal, termasuk bahan bakunya.
“Saya siap memberikan dukungan maksimal sepanjang pengerjaannya dilakukan di dalam negeri,” tegas Purbaya.
Dukungan serupa disampaikan Hashim Djojohadikusumo. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap penguatan industri galangan kapal nasional dan mendorong agar kebutuhan kapal dipenuhi dari dalam negeri.
Menurut Hashim, mahalnya harga kapal domestik bukan sepenuhnya kesalahan pelaku usaha, melainkan dipengaruhi berbagai regulasi. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kemudahan agar industri bisa tumbuh dan lebih kompetitif.
Potensi Kaltim sendiri dinilai sangat strategis. Selain berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, wilayah ini juga akan semakin berkembang dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai negara kepulauan yang distribusi logistiknya didominasi jalur laut, penguatan industri galangan kapal dinilai menjadi langkah penting menuju target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
FGD tersebut turut dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta para pelaku industri galangan kapal dan perkapalan nasional.
