Akupedia.id, Tenggarong – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menjadikan penyelesaian gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai salah satu prioritas pemerintah provinsi. Hal itu pun disampaikannya saat meninjau langsung kondisi lapas yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas hunian, Jumat (3/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Rudy didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni, Sekda Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kaltim Endang Lintang Hardiman, serta jajaran Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
Rudy menyampaikan, selain melihat aktivitas pembinaan warga binaan, pihaknya juga meninjau bangunan lapas yang telah lama terbengkalai. Menurutnya, penyelesaian gedung tersebut penting untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas yang terjadi saat ini.
“Bangunan ini sudah bertahun-tahun terbengkalai pembangunannya. Hari ini kami melihat langsung situasi dan kondisinya agar menjadi prioritas. Kapasitas lapas ini sebenarnya hanya sekitar 135 orang, tetapi saat ini dihuni lebih dari 340 hingga 350 warga binaan,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Rudy, berdampak pada kenyamanan dan kesehatan para warga binaan. Ruangan yang padat membuat sirkulasi udara menjadi kurang baik sehingga perlu segera mendapat perhatian.
“Ini persoalan kemanusiaan. Ruangannya sangat pengap dan tentu perlu menjadi perhatian pemerintah agar kekurangan-kekurangan yang ada di sini bisa segera dibenahi,” katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan pihak lapas, fasilitas yang sedang dibangun sebenarnya dirancang untuk menampung seluruh warga binaan perempuan di Kaltim dan Kaltara. Namun hingga kini pembangunannya belum rampung sehingga kapasitas hunian masih jauh dari kebutuhan.
Pemerintah Provinsi Kaltim pun berkomitmen mencari skema pendanaan agar pembangunan dapat dilanjutkan.
“Harapan kami ke depan seluruh lapas perempuan di Kalimantan Timur bisa terpusat di Tenggarong. Bangunan yang masih setengah jadi ini akan kami upayakan penyelesaiannya dengan mencarikan formulasi anggaran,” jelasnya.
Menurut Rudy, total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan gedung sekitar Rp28 miliar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan Rp8 miliar sehingga masih diperlukan tambahan sekitar Rp20 miliar.
“Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menganggarkan Rp8 miliar. Kekurangannya sekitar Rp20 miliar. Saya rasa ini wajib kita perjuangkan karena menyangkut rasa kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa pembinaan,” tegasnya.
Meski belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pembangunan, Rudy berharap proyek tersebut dapat masuk dalam perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim pada tahun depan. Namun, ia juga membuka peluang percepatan apabila tersedia ruang dalam pergeseran anggaran.
“Kalau memungkinkan kita upayakan lebih cepat. Tapi kemungkinan masuk perencanaan tahun depan karena harus masuk dalam dokumen perencanaan provinsi. Ini bukan soal efisiensi anggaran, melainkan soal kemanusiaan,” tutupnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
