Lowongan Tenaga Pendamping Probebaya Diminati Banyak Orang

Suasana Tes Tertulis Peserta TPP. (ISTIMEWA/DISKOMINFO SAMARINDA)

Portalborneo.or.id, Samarinda – Program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Pro Bebaya, semakin berkembang. Seperti yang dilakukan Pemkot Samarinda beberapa waktu lalu. Yakni membuka pendaftaran Tenaga Pendamping Probebaya (TPP).

Ternyata pembukaan pendaftaran TPP ini diminati banyak orang. Terbukti dengan jumlah orang yang mendaftarkan diri, yaitu 1.211 orang. Padahal, formasi yang dibutuhkan hanyalah 85 orang saja.

Dari total 1.211 orang yang mendaftar, terdapat 694 orang yang dinyatakan memenuhi syarat. Setelah itu, Pemkot Samarinda melakukan verifikasi berkas terhadap 694 peserta tersebut. Usai verifikasi berkas, hanya menyisakan 468 peserta yang berhak melanjutkan ke seleksi tahap berikutnya. Yakni, tes tertulis.

Baca juga  Wawali Senang SMPN 35 Menerapkan Sekolah Tanpa Sampah

Tes tertulis tersebut dilaksanakan di Ruang badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda pada Rabu, (1/2/2023).

“Nah, 468 orang ini yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Hari ini kita mulai lakukan tes tertulis dengan metode CAT (Computer Assisted Test, Red). Tes akan berlangsung selama tiga hari sampai Jumat (3/2/2023) nanti. Karena memang kita bagi ke dalam beberapa sesi,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda, Imam.

Baca juga  Tanamkan Kecintaan Pada Tanah Air, Agus Suwandy Laksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Ke Masyarakat

Imam melanjutkan, peserta yang nanti lulus CAT, akan berlanjut ke seleksi tahap selanjutnya yakni tes wawancara. Sementara yang tidak lulus CAT, otomatis dinyatakan gugur.

“Target kita, nanti sekitar Maret, mereka sudah bisa menjalankan tugas untuk melakukan pendampingan di lapangan,” terangnya.

Imam menerangkan, dari 85 TPP yang dibutuhkan ini, akan terbagi menjadi dua. 60 di antaranya akan bertugas sebagai TPP untuk program noninfratruktur, dan 25 lainnya bertugas sebagai TPP untuk program infrastruktur. Secara umum, minimal dalam satu kelurahan ada satu TPP, dan bisa lebih untuk kelurahan dengan jumlah RT yang banyak.

Baca juga  Laila Jelaskan Pembangunan RPH Dapat Berdampak Positif Bagi Ekonomi Masyarakat

“Sebelum bertugas, para TPP itu nanti akan kita bekali dengan pelatihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan. Biar bisa melaksanakan tugas dengan baik,” tutupnya.

(ADV/Sya*)

Berita Lainnya