Akupedia.id, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Aulia setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kukar Tahun Anggaran 2026, Rabu (30/9/2026).
Aulia mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan regulasi di tingkat pusat maupun daerah, serta perkembangan yang terjadi di Kukar.
“Penyesuaian relokasi anggaran akibat perubahan regulasi di tingkat pusat maupun daerah menjadi pertimbangan yang utama,” kata Aulia dalam sambutannya.
Menurutnya, persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, ia menilai sinergi antara Pemkab Kukar dan DPRD perlu terus dijaga.
“Ini merupakan perwujudan kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif. Sehingga keharmonisan antara kedua belah pihak ini mutlak diperlukan demi suksesnya keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) dan seluruh anggota DPRD Kukar yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan.
Menurutnya, pembahasan yang dilakukan menghasilkan dokumen anggaran yang lebih menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
“Diskusi yang dinamis, masukan yang kritis, serta sinergi antara eksekutif dan legislatif telah menghasilkan dokumen yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat hari ini,” jelasnya.
Setelah mendapatkan persetujuan bersama, Aulia memastikan pemerintah daerah berkomitmen menjalankan anggaran tersebut dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan anggaran ini secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil yang nyata sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Aulia juga berharap penetapan APBD Perubahan dapat segera diikuti dengan percepatan pelaksanaan program di lapangan.
“Nah harapan kita mudah-mudahan dengan sudah ditetapkan APBD perubahan ini kita sudah bisa melakukan eksekusi-eksekusi cepat di lapangan, sehingga proses pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
