Akupedia.id, Tenggarong – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, langsung menyoroti persoalan kebencanaan di Kalimantan Timur (Kaltim) setelah berpindah tugas dari Komisi X ke Komisi VIII DPR RI.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya ialah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hetifah mengaku sempat memprotes Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lantaran Kaltim tidak masuk dalam daftar wilayah prioritas penanganan karhutla pemerintah pusat.
“Dalam rapat terakhir dengan BNPB saya juga protes karena Kaltim tidak masuk dalam list prioritas mereka untuk penanganan karhutla,” ujar Hetifah, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, Kaltim kemungkinan tidak masuk dalam daftar prioritas karena penentuan wilayah oleh pemerintah pusat mempertimbangkan luasan lahan yang terdampak.
Dalam indikator tersebut, Kaltim disebut masih berada di bawah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat.
Namun, Hetifah menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya melihat luasan lahan terbakar. Jumlah titik panas atau hotspot serta kebutuhan penanganan di lapangan juga perlu menjadi pertimbangan.
“Dari sisi jumlah hotspot, titik panas maupun juga kebutuhan sebenarnya Kaltim perlu mendapatkan juga dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB,” katanya.
Ia menyebut protes tersebut kemudian mendapat respons. Tim BNPB kini telah turun ke lapangan, termasuk ke wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya serta sejumlah wilayah di Kaltim untuk melakukan penanganan yang dinilai mendesak.
“Alhamdulillah sekarang tim mereka sudah datang, baik ke IKN dan sekitarnya maupun juga Kaltim dan wilayah sekitarnya untuk ada penanganan-penanganan yang lebih urgent untuk bisa memadamkan api akibat dari karhutla itu,” jelasnya.
Selain kebencanaan, Hetifah mengatakan Komisi VIII juga memiliki pekerjaan besar terkait penyelenggaraan bantuan sosial.
Kementerian Sosial menjadi salah satu mitra kerja komisi tersebut sekaligus pengguna data yang sangat penting dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Ia menilai pembenahan data menjadi penting agar bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran. Data penerima bantuan harus akurat dan terus diperbarui dengan melibatkan berbagai pihak di lapangan.
“Banyak bantuan-bantuan sosial yang sebetulnya harus lebih tepat sasaran ke depannya. Dan itu tentu harus berbasis kepada data yang akurat dan juga terbarukan,” tuturnya.
Menurut Hetifah, peran pendamping, mahasiswa hingga media juga dapat menjadi bagian dari mekanisme umpan balik untuk memastikan program sosial pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Komisi VIII saat ini tengah membahas persoalan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Hetifah mengatakan pihaknya sedang bernegosiasi dengan panitia kerja pemerintah untuk menentukan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Ia menilai besaran biaya yang ditetapkan pemerintah saat ini masih terlalu tinggi.
“Yang ditetapkan oleh pemerintah menurut pandangan kami masih terlalu tinggi dan mungkin masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai keputusan yang adil,” pungkasnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
