Akupedia.id, Kutai Kartanegara – Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai langkah strategis dalam menyusun arah pembangunan untuk tahun anggaran 2026–2027. Kegiatan yang berlangsung di Grand Fatma Tenggarong pada Rabu (24/9/2025) ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, nelayan, pelaku usaha lokal, serta unsur pemerintah daerah.
Kepala Desa Ponoragan, Sarmin, menuturkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan secara berjenjang. Proses dimulai dari penjaringan aspirasi warga, dilanjutkan dengan pembentukan tim verifikasi, hingga tahap akhir dalam forum Musrenbangdes. Meski begitu, penetapan program pembangunan masih menunggu kepastian pagu anggaran dari pemerintah kabupaten.
“RKPDES 2026 memuat program lanjutan yang belum terlaksana tahun lalu, sekaligus mengakomodasi program baru sesuai kebutuhan masyarakat. Semua tetap mengacu pada regulasi kabupaten maupun kementerian agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelas Sarmin.
Adapun fokus pembangunan Desa Ponoragan tahun mendatang mencakup bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan ini tidak hanya terbatas pada pertanian, melainkan juga mencakup sektor perikanan, peternakan, hingga hortikultura. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat penanganan stunting melalui ketersediaan pangan bergizi.
“Jika ketersediaan pangan tercukupi, langkah berikutnya adalah memperkuat pola asuh keluarga agar anak-anak tumbuh sehat dengan asupan gizi yang memadai,” tambahnya.
Musrenbangdes kali ini menjadi wadah partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat. Sarmin menilai kehadiran kelompok tani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lokal sangat krusial. Masukan yang diberikan mereka diyakini mampu membuat program pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Partisipasi warga menjadi kunci utama. Dengan keterlibatan mereka, program yang disusun tidak sekadar berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Poino, menyampaikan bahwa Musrenbangdes adalah instrumen penting dalam menyusun RKP Desa. Ia menekankan bahwa perencanaan desa tetap berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang kini berlaku selama delapan tahun.
“Dalam penyusunan RKP Desa 2026, ada tiga hal utama yang harus diperhatikan: kesesuaian dengan RPJM Desa Ponoragan, keterkaitan dengan prioritas nasional terutama penanggulangan kemiskinan, serta sinkronisasi dengan visi-misi kepala daerah terpilih,” terang Poino.
Dengan langkah ini, Desa Ponoragan berupaya memastikan pembangunan 2026–2027 benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung agenda pembangunan kabupaten dan nasional. (Adv/Arf)
