Akupedia.id, Tenggarong – Menjelang satu tahun kepemimpinan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kabupaten Kukar mulai memfokuskan pelaksanaan program prioritas yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah periode 2025-2030.
Meski keduanya telah resmi dilantik pada 23 Juni 2025 lalu, namun pelaksanaan program pembangunan daerah secara penuh baru mulai dijalankan pada 2026. Hal tersebut karena pemerintah daerah masih harus menyesuaikan proses perencanaan dan target pembangunan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa tahun 2026 menjadi masa transisi bagi pemerintahan Aulia-Rendi dalam menjalankan agenda pembangunan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.
“Memang program yang menjadi visi-misi kepala daerah belum bisa langsung dijalankan semuanya. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan target kinerja periode 2019-2025, sementara di sisi lain kita sedang bertransisi menuju pelaksanaan program secara utuh,” ujarnya, Senin (1/6/2026).
Menurut Sunggono, salah satu perhatian utama Bupati Aulia pada awal masa kepemimpinannya adalah memastikan pembangunan daerah berjalan tanpa meninggalkan persoalan keuangan, khususnya utang kepada pihak ketiga yang selama ini kerap muncul pada akhir tahun anggaran.
Ia menilai langkah tersebut menunjukkan kehati-hatian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Pak Bupati meminta kami memastikan jangan sampai pada awal kepemimpinan beliau yang murni justru muncul permasalahan, termasuk utang yang selama ini seolah menjadi norma setiap tahun. Itu yang menjadi tugas kami untuk meminimalisirnya,” katanya.
Sunggono juga menegaskan, kebijakan tersebut bukan semata-mata untuk menghindari utang daerah. Lebih dari itu, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi para pelaku usaha dan kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Menurutnya, berbagai perubahan kondisi ekonomi, termasuk potensi kenaikan harga material dan kebutuhan lainnya, dapat berdampak terhadap kualitas maupun kuantitas pekerjaan apabila proyek dipaksakan berjalan tanpa perhitungan yang matang.
“Kalau dipaksakan dalam kondisi sekarang, sangat mungkin ada pihak yang dirugikan, terutama terkait kualitas dan kuantitas proyek itu sendiri,” jelasnya.
Karena itu, Pemkab Kukar memilih melakukan penyesuaian dan pencermatan terhadap kemampuan fiskal daerah sambil menunggu kepastian transfer anggaran dari pemerintah pusat. Meski demikian, Sunggono memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.
“Kita bukan tidak melaksanakan program. Tetap kita laksanakan, tetapi dengan perhitungan yang matang agar pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Kukar berharap pelaksanaan program prioritas Aulia-Rendi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, tanpa dibayangi persoalan utang yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
