Akupedia.id, Tenggarong – Penurunan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) pada tahun 2026 tidak mengubah arah kebijakan pembangunan daerah.
Meski alokasi Bankeu tercatat hanya sekitar Rp50 miliar, atau turun sekitar Rp15 miliar dibandingkan tahun 2025, Pemkab Kukar tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur strategis, salah satunya Jembatan penghubung Kecamatan Sangasanga dan Kecamatan Anggana yang direncanakan menelan anggaran hingga Rp1 triliun.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa penurunan Bankeu tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional, sehingga harus disikapi dengan strategi pembangunan yang lebih terarah dan kolaboratif.
“Kewenangan anggaran itu ada di Pemprov, kami tetap menyambut baik Bankeu yang masuk ke Pemkab Kukar. Walaupun turun, komitmen pembangunan tidak boleh berhenti,” ujar Aulia.
Ia menegaskan, fokus Pemkab Kukar saat ini bukan hanya pada besaran bantuan keuangan, tetapi pada keberlanjutan program pembangunan jangka panjang yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama infrastruktur penghubung antarwilayah.
Salah satu proyek strategis yang menjadi prioritas adalah pembangunan Jembatan Sangasangan dan Anggana, yang telah disepakati bersama antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim
“Kami dengan Gubernur sudah berkomitmen membangun jembatan ini. Skemanya, separuh dibiayai Pemprov dan separuh lagi oleh Pemkab Kukar,” jelasnya.
Menurut Aulia, pembangunan jembatan tersebut bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari strategi besar membuka keterisolasian wilayah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta memperlancar distribusi barang dan jasa.
Ia menilai konektivitas antara Kecamatan Sangasanga dan Anggana akan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor perdagangan, perikanan, dan jasa.
“Jembatan ini akan menjadi urat nadi baru perekonomian masyarakat. Akses makin mudah, biaya logistik turun, aktivitas ekonomi meningkat, dan dampaknya langsung dirasakan warga,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran dan penurunan Bankeu, Aulia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas pemerintahan, baik dengan Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat, agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal.
Ke depan, Pemkab Kukar berkomitmen terus membangun komunikasi intensif dengan Pemprov Kaltim serta pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan proyek-proyek strategis agar dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kukar.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
