Portalborneo.or.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Ngapeh Hambat terkait strategi percepatan pembangunan melalui optimalisasi penyerapan APBD 2023.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Agus Fathoni.
Ia mengapresiasi pencapaian Kutai Kartanegara yang menjadi kabupaten dengan realisasi pendapatan APBD 2022 tertinggi ketiga se-Indonesia dengan prosentase 128,25 persen.
“Kita patut bangga dengan pencapaian ini, walaupun tetap harus dilakukan perbaikan – perbaikan agar lebih meningkat lagi” ujarnya, Senin (15/5/2023).
Sementara, untuk realisasi belanja APBD 2022, Kutai Kartanegara menempati urutan ke 5 tingkat kabupaten/kota se Kaltim dengan prosentase 81,76 persen.
Fathoni meminta agar pemerintah daerah tidak perlu takut dalam penggunaan anggaran dengan tetap menaati aturan serta ketentuan atau regulasi yang berlaku.
Menurutnya, Kutai Kartanegara merupakan kabupaten yang begitu populer sejak otonomi daerah. Mengingat, wilayah ini memiliki potensi dan APBD yang sangat besar.
Berdasarkan data, APBD Kukar saat ini mencapai Rp 7,7 Triliun dan akan meningkat menjadi Rp 10 Triliun dalam waktu yang tidak lama lagi.
“Kita harus banyak berdoa ya agar ini bisa terealisasi” kata Fathoni.
Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah bersyukur lantaran pendapatan Kukar mengalami peningkatan yang signifikan.
Ia pun menginginkan agar percepatan pengesahan APBD Perubahan 2023 nanti akan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.
“Ini yang kami mintakan solusinya kepada pak Dirjen dan jajaran bagaimana solusi terhadap kondisi seperti ini,” terang Edi Damansyah.
Lebih lanjut, ia juga menginginkan optimalisasi terhadap kegiatan pada tahun anggaran berjala. Namun disisi lain terdapat sejumlah kelemahan dalam proses perencanaan tersebut.
Permasalahan yang dihadapi selama ini berkaitan dengan penyerapan APBD masih minim. Maka dari itu harus dioptimalkan sehingga penyerapan APBD bisa terealisasi.
“Komitmen kita bagaimana terus bekerja cepat dan tetap memperhatikan norma yang menjadi pedoman, baik perencanaan, pelaksanaan dan mandatori spending,” pungkasnya.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/Int)
