Akupedia.id, Samarinda – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, berbagi pengalamannya memimpin Kukar setahun belakangan, khususnya mengenai strategi pengelolaan pemerintahan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Hal itu ia sampaikan saat berkesempatan menjadi dosen tamu Kuliah Umum bertajuk “Menjaga Kualitas Pelayanan Publik di Tengah Ruang Fiskal yang Semakin Terbatas” Magister Administrasi Publik (MAP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Sabtu (10/10/2026).
Dalam forum itu, Aulia memaparkan sejumlah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di tengah tekanan anggaran.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang diambil ialah mempertahankan belanja pegawai tanpa pengurangan, sembari melakukan efisiensi pada belanja operasional.
Pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan belanja modal dan belanja barang agar anggaran yang tersedia tetap mendukung kebutuhan pembangunan.
Menurut Aulia, keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas. Efisiensi bukan sekadar memangkas pengeluaran, melainkan memastikan penggunaan anggaran tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang pertama kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Yang kedua, kita berupaya untuk melakukan proses efisiensi di sektor belanja operasi dan kita berupaya untuk mengoptimalkan belanja modal dan belanja barang,” ujarnya.
Selain membahas kebijakan anggaran, Aulia turut menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, kebijakan dan program yang telah dijalankan harus tersampaikan dengan baik agar masyarakat memahami sekaligus merasakan manfaat pembangunan.
Ia menilai, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan hasil kerja secara tepat kepada publik.
Karena itu, Aulia menekankan pentingnya government branding atau penguatan citra pemerintah melalui komunikasi publik yang baik.
Dalam hal ini, ia menilai insan pers memiliki kompetensi dan peran strategis untuk menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Untuk membuat masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, maka kita harus membangun trust ke masyarakat. Untuk membangun trust itu, apa yang sudah kita lakukan harus tersampaikan dengan baik ke masyarakat,” katanya.
Ia berharap media dapat membantu menyampaikan berbagai kebijakan dan hasil kerja pemerintah secara informatif, sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai upaya pembangunan yang dilakukan.
Bagi Aulia, komunikasi publik menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika pemerintah harus menjalankan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Ia menegaskan, Pemkab Kukar berupaya memastikan masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah melalui layanan publik yang berjalan optimal, meskipun ruang fiskal daerah terbatas.
“Kalau menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kukar hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik ini tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
