Akupedia.id, Tenggarong – Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang lebih spesifik dan berbasis data presisi.
Salah satu fokus pemerintah daerah saat ini ialah penanganan warga yang masih masuk kategori Desil 1 atau miskin ekstrem berdasarkan pendataan terbaru.
Menurut Aulia, langkah tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memetakan persoalan yang dihadapi masyarakat secara lebih rinci sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Ia menjelaskan, upaya penanganan kemiskinan di Kukar tetap mengacu pada konsep Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan yang telah disepakati pemerintah daerah.
“Konsep besar kita dalam penanganan kemiskinan tetap ada dua, yaitu charity dan empowerment,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).
Aulia mengatakan, pendekatan charity dilakukan melalui pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang sudah tidak mampu lagi bekerja, seperti lansia, anak yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya.
Sementara pendekatan empowerment difokuskan pada pemberdayaan masyarakat yang masih produktif agar mampu meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
“Kalau dia masih bisa diberdayakan, kita akan lakukan empowerment dan disesuaikan dengan program-program yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Kukar juga tengah melakukan pemetaan kondisi masyarakat secara lebih rinci melalui data by name by address. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui persoalan utama yang dialami setiap warga sehingga penanganan yang dilakukan lebih efektif.
“Jadi intervensi kita nanti secara spesifik terkait dengan masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat,” ucapnya.
Menurut Aulia, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan harus melibatkan seluruh lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah.
“Kalau kita bicara pemerintah daerah Kabupaten Kukar, bukan hanya satu dinas yang berperan. Jadi semua dinas berperan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebelum masuk pada penanganan indikator lainnya.
“Yang paling utama adalah bagaimana yang bersangkutan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kalau itu belum terselesaikan, maka kita lakukan intervensi secara cepat dan spesifik,” pungkasnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
