Akupedia.id, Tenggarong – Hamparan tambak di wilayah pesisir Kutai Kartanegara (Kukar) yang dulu menjadi sumber penghidupan masyarakat kini perlahan kehilangan denyutnya. Ribuan hektare lahan tambak di kawasan Delta Mahakam tak lagi produktif, sebagian bahkan dibiarkan terbengkalai.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar mencatat, dari total sekitar 76 ribu hektare tambak yang tersebar di wilayah pesisir, hampir 40 persen di antaranya kini dalam kondisi tidak aktif.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan menurunnya produktivitas tambak dipicu berbagai persoalan yang saling berkaitan. Mulai dari tingginya biaya operasional, keterbatasan pembangunan akibat status kawasan, hingga dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat pesisir.
“Tambak di Kukar itu luasnya kurang lebih 76 ribu hektare, dan hampir 40 persennya sekarang tidak produktif,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).
Sebagian besar tambak tersebut berada di kawasan Delta Mahakam yang masuk area hutan produksi. Kondisi itu membuat pemerintah daerah tidak bisa leluasa melakukan pembangunan fisik maupun perbaikan infrastruktur tambak karena harus menyesuaikan aturan kawasan kehutanan dan lintas kewenangan.
Menurut Muslik, persoalan lain yang kini semakin membebani petambak adalah perubahan kondisi alam. Air pasang di kawasan pesisir disebut semakin tinggi dan menyebabkan banyak tanggul tambak rusak.
“Kalau tanggul jebol atau harus ditinggikan, biayanya besar sekali. Sementara masyarakat tidak semua mampu,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, DKP Kukar mulai mencari pola budidaya yang dianggap lebih realistis untuk diterapkan masyarakat. Salah satu yang kini didorong adalah pengembangan rumput laut.
Komoditas itu dinilai lebih adaptif terhadap kondisi tambak yang rusak maupun bocor dibanding budidaya ikan atau udang yang membutuhkan infrastruktur tambak lebih stabil.
“Kalau rumput laut, tambaknya bocor tidak terlalu berpengaruh. Berbeda kalau budidaya ikan atau udang,” jelasnya.
Selain rumput laut, DKP Kukar juga mulai melirik potensi budidaya ikan kerapu yang saat ini mulai dikembangkan masyarakat di Desa Sepatin. Budidaya tersebut dinilai memiliki peluang ekonomi cukup besar karena menyasar pasar ekspor.
Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pemantauan dan kajian lebih lanjut sebelum pengembangan dilakukan secara luas.
“Kami lihat dulu potensinya seperti apa. Kalau memang bagus dan masyarakat berminat, tentu akan kami fasilitasi,” ucap Muslik.
Tak hanya itu, DKP Kukar juga menyiapkan kerja sama pendampingan dengan Universitas Hasanuddin untuk membantu masyarakat meningkatkan pola pengelolaan tambak.
Pendampingan itu diarahkan agar sistem budidaya tradisional yang selama ini dijalankan masyarakat bisa berkembang menjadi semi intensif dengan hasil yang lebih optimal.
“Harapannya tambak yang tidak terlalu luas pun tetap bisa produktif dan lebih terawat,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah daerah bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) juga tengah menyusun dokumen Integrated Area Development (IAD) sebagai dasar pengembangan kawasan Delta Mahakam.
Dokumen tersebut nantinya diharapkan membuka ruang lebih besar bagi masuknya program pembangunan pemerintah ke kawasan tambak yang selama ini terkendala status kawasan hutan.
“Kalau dokumen itu selesai, program pembangunan daerah akan lebih mudah masuk ke kawasan Delta Mahakam,” tutupnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
