Ketua Komisi I DPRD Samarinda Harap, PKL Tepian Mahakam Masuk Dalam Kebijakan Utilitas

Portalborneo.or.id, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, katakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang aliran Sungai Mahakam terus dapati pro dan kontra sebagian masyarakat.

Bukan tanpa maksud, karena banyak sekali pedagang kini menggantungkan hidup dari berjualan di tepi mahakam, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca juga  Dispar Kukar Lindungi Kreativitas UMKM dengan HAKI: Strategi Bisnis Masa Depan

Namun, sesuai aturan, kegiatan tidak diperbolehkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sehingga pemerintah kota (Pemkot) Samarinda kini sedang berusaha membuat grand plan untuk merenovasi lokasi tersebut.

Hal itu dinilai, Ia mengatakan hanya beberapa pedagang kaki lima yang diperbolehkan berjualan di bantaran Sungai Mahakam, Selasa (4/10/2022).

“Tentu pemkot punya pertimbangan lain. Dan katanya hanya segitu yang dijual di sana (tepi Mahakam),” kata Joha.

Baca juga  Kementerian Norwegia Kunker di Pemkab Kutai Kartanegara, Ini Respon Samsun

Joha juga mengatakan, di sisi lain, Pemkot Samarinda juga berencana mengembalikan kawasan pinggiran Mahakam menjadi ruang hijau. Pasalnya, dia memperkirakan pencapaiannya hanya 5 persen. Namun dalam UU Perencanaan Daerah No. 6 Tahun 2007, harus mencapai 30 persen.

“Karena tanggung jawab pemerintah adalah mengatur. Agar tidak terjadi kemacetan untuk mendukung RTH kota ini,” ucapnya.

Baca juga  Wali Kota Optimis Pemkot Mampu Raih LKPD Opini WTP ke-9

Meskipun demikian, dirinya meminta, untuk memasukkan kemungkinan pedagang dalam kebijakan utilitas. Karena mereka juga adalah warga negara yang harus dilindungi.

“Mereka mencari makanan di sini. Tapi saya minta masyarakat ikuti aturannya,” tutupnya.

(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/Nfl/ADV)

Berita Lainnya