Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan kerja sama operasional (KSO) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk meningkatkan pengelolaan listrik desa yang telah dibangun pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan membuat pengelolaan lebih profesional sekaligus memperluas manfaat layanan kelistrikan bagi masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengawal program elektrifikasi desa.
Menurutnya, data terkait penanganan kebutuhan listrik desa telah disampaikan Kementerian ESDM kepada pemerintah provinsi.
Pemkab Kukar juga menjalin pembahasan dengan PLN untuk memastikan pengelolaan listrik desa dapat berjalan lebih optimal.
“Kita mengawal, kita melakukan koordinasi karena kemarin dipimpin oleh pihak provinsi, data sudah diberikan dari Kementerian ESDM ke pihak provinsi,” ujar Aulia, Sabtu (10/10/2026).
Ia menjelaskan, perhatian pemerintah daerah tidak hanya pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan pengelolaannya. Karena itu, jaringan listrik desa yang telah dibangun Pemkab Kukar direncanakan dikelola melalui skema KSO bersama PLN.
“Kedepan listrik-listrik yang sudah kita bangun, itu akan kita KSO-kan dengan PLN sehingga pengelolaan lebih profesional dan manfaatnya bisa jauh lebih luas lagi untuk masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan data, seluruh 193 desa dan 44 kelurahan di Kukar telah teraliri listrik. Namun, sembilan desa masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas yang terbatas.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan kelistrikan di Kukar tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan akses, tetapi juga kecukupan daya dan keberlanjutan layanan.
Peningkatan kapasitas listrik di wilayah yang masih mengandalkan PLTS menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian.
Pemkab Kukar pun terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan PLN untuk mendukung peningkatan layanan listrik desa. Rencana kerja sama pengelolaan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia. (Adv/Ara)
