Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menghadirkan Mini Mall Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kecamatan agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan pemerintahan.
Mini MPP nantinya berfungsi sebagai pusat pendampingan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan berbasis digital yang telah terintegrasi melalui aplikasi Metaverse. Kehadirannya diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat yang selama ini harus datang ke MPP di Tenggarong ketika mengalami kendala layanan.
Rencana tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, usai Rapat Monitoring dan Evaluasi Mall Pelayanan Publik di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Selasa (30/6/2026).
“Kalau terjadi kendala saat mengakses layanan melalui handphone, masyarakat tidak perlu datang ke Tenggarong. Cukup datang ke Mini Mall Pelayanan Publik di kecamatan untuk menyelesaikan permasalahannya,” ujarnya.
Aulia mengatakan pengembangan Mini MPP merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pelayanan publik hingga ke seluruh wilayah Kukar. Selain itu, berbagai masukan yang muncul dalam rapat evaluasi juga akan menjadi bahan pembenahan layanan di MPP.
Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah meliputi peremajaan peralatan, penataan tata letak pelayanan, perluasan layanan hingga ke kecamatan, serta penguatan layanan berbasis digital.
“Itu menjadi masukan yang sangat berarti bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk semakin mengoptimalkan pelayanan di Mall Pelayanan Publik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, mengatakan persiapan Mini MPP kini memasuki tahap penyelesaian perangkat lunak dan penyiapan sumber daya manusia.
“Insyaallah dalam satu sampai dua bulan perangkat lunaknya selesai. Operator juga akan kami latih sebelum ditempatkan di kecamatan,” ujarnya.
Alfian menargetkan Mini MPP mulai diluncurkan pada Desember 2026. Menurutnya, layanan tersebut akan mengintegrasikan berbagai pelayanan pemerintah di tingkat kecamatan sehingga masyarakat cukup datang ke satu lokasi untuk mengakses berbagai kebutuhan administrasi.
Ia menambahkan, saat ini MPP Kukar telah diisi 26 tenant pelayanan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi vertikal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat bergabung pada tahun ini, sehingga konsep pelayanan satu pintu dapat berjalan secara optimal.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
