Sejumlah organisasi pemuda dan mahasiswa menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Kaltim untuk mengevaluasi 100 hari pertama kerja kepala daerah. Mereka menyampaikan empat bidang yang memerlukan perhatian serius, yaitu infrastruktur transportasi pedesaan, penguatan sektor kesehatan komunitas, kendali harga pangan, dan pelatihan vokasi untuk remaja.

Koordinator aksi menyebutkan kebutuhan jawaban konkret terhadap kelanjutan inisiatif: seperti target selesai 50 km jalan desa, rencana pembangunan Puskesmas Pembantu di wilayah terpencil, alokasi subsidi pangan melalui operasi pasar daerah, dan pendirian pusat pelatihan vokasi pemuda. Aspirasi tersebut dirangkum dalam bentuk memorandum dan pidato publik.

Pihak Pemprov menyambut aksi secara kooperatif. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memastikan telah menyiapkan jadwal operasi pasar selama Ramadan dan pasca-Lebaran, dengan target menahan inflasi pangan hingga di bawah 5 %. Sementara Kepala Dinas Kesehatan merilis roadmap pembangunan Puskesmas pembantu di empat kecamatan, dimulai triwulan III 2025.

Diskusi antara demonstran dan perwakilan Pemprov juga menggarisbawahi keterlibatan legislatif untuk menjamin pendanaan program melalui APBD. Mereka sepakat membentuk forum koordinasi publik bulanan yang melibatkan masyarakat untuk memonitor capaian program pemerintah.

Dengan mekanisme evaluasi publik dan monitoring bersama tersebut, diharapkan empat isu strategis yang menjadi fokus masyarakat dapat segera mendapatkan jalur implementasi dan pengawasan berkelanjutan dari berbagai pihak.