Akupedia.id, KALIMANTAN TIMUR – Stabilnya angka inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) jelang Natal dan Tahun Baru 2024 menjadi kabar baik yang patut diapresiasi. Namun, di balik data yang terlihat menjanjikan ini, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Hal ini diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi.
Berdasarkan data yang dirilis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim, angka inflasi provinsi ini menunjukkan kestabilan. Pada November 2024, inflasi month to month tercatat sebesar 0,08 persen, jauh di bawah angka nasional yang berada di angka 0,30 persen. Sedangkan inflasi year on year November 2024 terhadap November 2023 di Kaltim berada di angka 1,54 persen, hanya terpaut tipis dari angka nasional sebesar 1,55 persen.
Namun, menurut Purwadi, data ini tidak bisa dilihat secara parsial. “Lihatnya tidak bisa secara sepotong. Karena dari 10 kabupaten/kota, ada setiap tahun daerah yang inflasinya tinggi. Berau misalnya,” ujarnya saat dihubungi Kaltim Faktual, Senin, 30 Desember 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Kabupaten Berau mencatat inflasi tertinggi di Kaltim sebesar 3,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 107,08. Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,90 persen.
Purwadi menegaskan bahwa stabilitas inflasi di tingkat provinsi tidak cukup jika disparitas inflasi antardaerah masih tinggi. “Jadi tetap dapat perhatian dari pemprov supaya daerah di Kaltim inflasinya aman secara merata. Tidak ada disparitas yang tinggi banget,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti sejumlah faktor yang menjadi penyebab tingginya inflasi di beberapa daerah. Sulitnya akses ke sumber bahan pangan dan barang kebutuhan menjadi salah satu kendala utama. Infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan yang rusak dan distribusi barang yang lambat, turut memperburuk situasi.
“Dana untuk pengadaan pasar murah yang ditransfer oleh pemprov dan Pusat, itu ditransfer di ujung tahun. Akhirnya pemkab atau pemkot takut mengeksekusi uang itu. Takut jadi temuan,” tambahnya.
Sebagai solusi, Purwadi meminta pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan memastikan distribusi kebutuhan dasar masyarakat merata. “Infrastruktur dibenahi, jalan bagus bikin pengangkutan lebih lancar. Jangan sampai ngantri BBM dan solar, itu bikin barang sampai ke konsumen lebih mahal atau lebih lama,” pungkasnya. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
