Akupedia.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menyayangkan keputusan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang melakukan aksi walk out (WO) saat Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kukar dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (28/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar itu sempat diskors setelah belasan anggota Fraksi PDIP meninggalkan ruang sidang sebelum agenda penyampaian KUA-PPAS dimulai.
Meski demikian, rapat tetap dilanjutkan setelah memenuhi kuorum dengan kehadiran anggota dewan dari fraksi lainnya.
Menanggapi aksi tersebut, Aulia mengatakan pihaknya menghormati sikap politik yang diambil setiap fraksi. Namun, ia menilai langkah meninggalkan ruang sidang pada tahap penyampaian materi kurang tepat, mengingat agenda tersebut merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memaparkan arah kebijakan pembangunan tahun depan.
Menurutnya, substansi yang disampaikan pemerintah merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik yang telah ditetapkan sebagai visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025–2030.
“Melalui kebijakan ini kami menyampaikan arah pembangunan tersebut. Kalau kemudian ada yang tidak mau mendengarkan penyampaian itu, tentu kami juga kurang memahami apakah sikap tersebut mendukung atau tidak mendukung visi besar Kukar Idaman Terbaik,” ujarnya.
Aulia mengungkapkan, sejumlah fraksi lain tetap mengikuti jalannya rapat hingga selesai dan mendengarkan paparan pemerintah mengenai program serta prioritas pembangunan yang akan diwujudkan pada 2027.
“Alhamdulillah fraksi-fraksi yang lain masih utuh semua, tetap mendengarkan apa yang menjadi poin-poin visi besar kami untuk lima tahun ke depan melalui Kukar Idaman Terbaik dan apa yang akan diwujudkan pada 2027. Alhamdulillah rapat bisa berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.
Meski mengaku menyayangkan aksi walk out tersebut, Aulia menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memaksa anggota DPRD tetap berada di ruang sidang. Ia menilai keputusan tersebut merupakan hak politik masing-masing fraksi.
“Kami sangat menyayangkan, karena ini baru proses penyampaian. Tapi setiap orang boleh bersikap dan bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kami tidak punya kewenangan untuk menahan Fraksi PDIP tetap berada di dalam ruangan. Itu adalah hak mereka,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan tetap menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam menyampaikan dokumen perencanaan serta melanjutkan tahapan pembahasan anggaran bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
