Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/akupedia/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/akupedia/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/akupedia/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/akupedia/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
Sekretaris Komisi III DPRD Harap Pemkot Samarinda Beri Penjelasan Kepada PKL Tepian Mahakam - Akupedia.id

Sekretaris Komisi III DPRD Harap Pemkot Samarinda Beri Penjelasan Kepada PKL Tepian Mahakam


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/akupedia/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Portalborneo.or.id, Samarinda – Sekretaris komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Novan Syahrony Pasie, soroti penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), di Tepian Mahakam.

Penertiban tersebut lantaran, ada pengembalian kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Tepian Mahakam, jalan Gajah Mada, Samarinda.

Namun, PKL yang akan ditertibkan dinilai belum tegas dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda), Kamis (6/10/2022).

Pria yang kerab disapa Nova angkat suara, bahwasanya para PKL yang telah tertib harusnya tetap bisa berjualan di lokasi lainnya.

Baca juga  Pemkab dan Kodim Hadirkan Sumur Bor Untuk Petani Desa Sumber Sari

“Ini karena penegakkan Perda yang kurang maksimal. Makanya banyak PKL yang bisa di bilang Illegal berdatangan dan akhirnya menimbulkan praktik juru parkir (jukir) liar,” tegas Novan.

Dirinya juga mengungkapkan, ada beberapa alasan klasik para penegak hukum yaitu Satpol PP yang sudah tidak bisa dijadikan tameng untuk pengawasan tepian Mahakam.

Padahal, kapasistas SDM di lingkup Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda sangat mencukupi untuk melakukan penegakkan hukum di kawasan pengembalian RTH tepian Mahakam.

Baca juga  Raperda Kesenian Daerah Kaltim Diusulkan Berubah Nama, Ini Penjelasan Sarkowi

“Waktunya sudah gak tidak pas lagi kalau menjaga sekarang. 27 PKL itu kan tertib aturan, karena masalah itu mereka sudah tidak bisa berjualan lagi,” ucapnya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap penegakkan aturan di kawasan RTH bisa lebih di maksimalkan.

Sehingga langkah Pemkot Samarinda dalam pembentukkan RTH di kawasan tepian Mahakam dinilai tidak setengah-setengah.

Baca juga  Pemkot Musnahkan Miras Ilegal dan Kostum Badut

“Pemkot samarinda punya niat yang baik untuk menata kembali kawasan Tepian Mahakam dari jembatan Mahakam sampai ke Pelabuhan, dan pastinya akan ada ruang juga untuk PKL. Mereka ini tinggal di tata-tata saja secara tersentral di satu titik,” tutupnya.

(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/Nfl/ADV)

Berita Lainnya

© Copyright 2022 - 2023 Akupedia.id, All Rights Reserved