Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali melakukan pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, melantik 11 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (23/10/2026).
Sebanyak 11 pejabat yang dilantik terdiri dari sembilan pejabat administrator dan dua pejabat pengawas. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik di tengah adanya pejabat yang memasuki masa pensiun.
Bupati Aulia Rahman Basri mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Selain sebagai penyegaran, pengisian jabatan diperlukan agar roda organisasi perangkat daerah (OPD) tetap berjalan optimal.
“Selain kita ingin melakukan proses penyegaran, kita juga mengisi jabatan-jabatan yang kosong, di mana beberapa pejabat sebelumnya sudah terhitung pensiun,” ujarnya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing. Mereka juga diminta menghadirkan pemikiran dan inovasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan sesuai tugas dan fungsi yang diemban.
Aulia menegaskan, setiap pejabat harus menjaga target kinerja yang telah ditetapkan dalam program Kukar Idaman Terbaik, sebagai bagian dari visi besar pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025–2030.
“Sekali lagi menjaga target kinerja dari Kukar Idaman Terbaik yang merupakan visi besar Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2030, sehingga manfaatnya bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Selain menekankan kinerja birokrasi, Aulia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) sebagai salah satu upaya membangun karakter aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kukar.
Menurutnya, program tersebut telah berjalan cukup lama dan perlu terus dikawal agar nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya tetap menjadi bagian dari pembinaan aparatur.
“Program ini harus kita kawal keberlangsungannya karena menjadi salah satu cara untuk menjaga karakter dan membangun watak aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pada masa sebelumnya, kemampuan membaca kitab suci menjadi salah satu persyaratan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) saat mengambil atau memperpanjang surat keputusan (SK).
Bagi pegawai beragama Islam, persyaratannya berupa kemampuan mengaji, sedangkan umat Kristen dan Katolik diharapkan mampu membaca kitab suci. Pemeluk agama lainnya juga diharapkan memahami dan menjalankan pokok-pokok ajaran sesuai agama masing-masing.
Aulia menyebut, menjaga keberlanjutan program tersebut merupakan tanggung jawab kepemimpinan saat ini untuk meneruskan berbagai kebijakan baik yang telah dirintis pemimpin terdahulu.
“Ini merupakan tanggung jawab kami sebagai penerus kepemimpinan untuk melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu di Kabupaten Kutai Kartanegara,”
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rendra Abadi, mengatakan pengisian jabatan belum berhenti pada pelantikan kali ini. Pemkab Kukar masih menghadapi sejumlah kekosongan jabatan, termasuk pada posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
“Untuk pengisian yang masih kosong di November ini masih banyak yang pensiun lagi. JPTP itu masih ada 10, dan insyaallah nanti di bulan November kita akan buka,” ungkap Rendra.
Pengisian 10 jabatan JPTP tersebut direncanakan melalui mekanisme manajemen talenta. Pemkab Kukar menargetkan prosesnya dapat diselesaikan tahun ini.
“Targetnya tahun ini,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
Editor: Aditya Lesmana
