Akupedia.id, Samarinda – Rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menuai pro dan kontra. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini dengan fokus pada kesenjangan pendidikan antarwilayah.
“Pendidikan kita sangat bervariasi. Tanpa adanya standar evaluasi seperti UN, kesetaraan pendidikan di daerah terpencil bisa semakin sulit dicapai,” ujarnya.
Darlis menekankan, jika UN dihapus, maka harus ada upaya konkrit untuk meratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, agar tidak menambah ketimpangan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap daerah mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang.
“Kebijakan pendidikan harus menyentuh semua daerah tanpa kecuali, dan tidak hanya mengutamakan daerah perkotaan. Tanpa persiapan yang matang, kebijakan ini bisa berisiko memperburuk ketidaksetaraan pendidikan,” tutup Darlis.
Darlis juga menambahkan bahwa kebijakan pendidikan harus memerhatikan karakteristik lokal setiap daerah. Tanpa memperhatikan faktor ini, kebijakan yang terlalu seragam justru bisa merugikan siswa di daerah dengan sumber daya terbatas.
“Pemerataan pendidikan tidak akan terwujud jika kebijakan yang diambil tidak menyentuh akar permasalahan yang ada,” ujar Darlis. Ia juga mengajak para pemangku kebijakan untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga pendidik dan orang tua, dalam menyusun kebijakan pendidikan yang inklusif dan adil untuk seluruh wilayah Indonesia. (Adv DPRD Kaltim/Adl).
