akupedia.id, Tenggarong – Program Kukar Siap Kerja yang digagas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) telah menyerap hampir 600 peserta ke dunia kerja. Kini, program tersebut diperluas dengan menyasar pemuda dari kelompok desil 1 hingga desil 5.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan Kukar Siap Kerja dirancang untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja industri dengan kompetensi pencari kerja.
Pelatihan yang diberikan tidak berhenti pada peningkatan keterampilan, tetapi dikoneksikan dengan kebutuhan pemberi kerja.
“Konsepnya adalah mendekatkan gap antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Pemberi kerja ini punya gap kompetensi, sementara pencari kerja kadangkala tidak punya kompetensi sebagaimana yang diminta para pemberi kerja,” kata Aulia, Sabtu (3/10/2026).
Pemkab Kukar, kata dia, menggandeng SKK Migas untuk memperkuat program tersebut. Melalui kolaborasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pemerintah daerah mengarahkan dukungan CSR perusahaan untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri.
Aulia mengatakan, peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari kelompok desil 1 sampai desil 5.
Mereka nantinya mengikuti pelatihan yang sejak awal telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sehingga setelah selesai memiliki peluang untuk langsung terserap.
Saat ini terdapat tiga jenis pelatihan yang menjadi fokus, yakni operator loader, welder atau juru las, serta operator alat berat lainnya, termasuk pengemudi.
“Sekarang konsep kita adalah kita berusaha mencari pemuda-pemudi terbaik dari desil 1 sampai dengan desil 5 yang akan kita ikutkan ke dalam pelatihan,” ujarnya.
Menurut Aulia, pola tersebut telah berjalan dan memberikan hasil. Hingga saat ini, hampir 600 orang disebut telah terserap melalui program Kukar Siap Kerja.
Salah satu pelatihan yang menjadi perhatian adalah welder. Pemkab Kukar kini tengah berdiskusi dengan SKK Migas agar standar pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri di daerah.
Aulia mencontohkan welder 4G yang biaya pelatihannya dapat mencapai sekitar Rp150 juta per orang. Sementara kebutuhan industri lokal seperti galangan kapal tidak selalu membutuhkan kompetensi hingga tingkat 4G.
“Kami berharap ini standarnya bisa kita turunkan sehingga bisa lebih banyak orang yang ikut. Pembiayaan bisa lebih rendah, masyarakat atau anak-anak kita yang bisa ikut bisa lebih banyak lagi,” katanya.
Saat ini, dengan anggaran yang tersedia, Pemkab Kukar baru dapat memberangkatkan 25 peserta untuk satu angkatan. Program tersebut kini memasuki angkatan keempat, setelah tiga angkatan sebelumnya selesai.
Selain memperluas jumlah peserta, Pemkab Kukar juga ingin memastikan pelatihan memiliki jalur penyerapan yang jelas.
Karena itu, kolaborasi dengan KKKS diarahkan agar warga lokal, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan, memiliki kesempatan mengikuti pelatihan sekaligus bekerja di sektor migas.
“Kita berharap ini bisa terkolaborasi dengan baik. Anak-anak kita, utamanya di ring 1 teman-teman KKKS, misalnya di ring 1 PHM, di ring 1 ENI, bisa mendapatkan pelatihan ini dan nanti setelah mereka selesai bisa diserap oleh KKKS itu sendiri,” jelas Aulia.
Ia berharap pola tersebut dapat memperkuat keterlibatan tenaga kerja lokal di industri yang beroperasi di Kukar.
“Sehingga isu bahwa tidak banyak orang lokal yang bekerja di KKKS itu bisa kita bantah,” pungkasnya. (Adv/Ara)
