Akupedia.id, Tenggarong – Ketidakhadiran pihak PLN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sorotan dalam pembahasan persoalan listrik yang hingga kini belum terpasang di RT 16 Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat.
Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, menyampaikan bahwa forum tersebut digelar untuk mencari titik terang atas keluhan warga yang selama puluhan tahun belum menikmati layanan listrik dan penerangan jalan di kawasan Warung Panjang, Kilometer 54 Poros Samarinda-Balikpapan.
Ia pun menjelaskan pihaknya belum dapat memperoleh penjelasan resmi mengenai kendala yang menyebabkan jaringan listrik belum masuk ke wilayah tersebut karena perwakilan PLN tidak hadir dalam rapat.
“Hari ini kami belum mendapatkan penjelasan langsung dari PLN karena yang bersangkutan tidak hadir. Selama ini yang kami dengar hanya informasi bahwa kendalanya berkaitan dengan kawasan Tahura, tetapi kami belum mendengar langsung dari pihak PLN,” ujarnya usai memimpin RDP, Rabu (24/6/2026).
Menurut Farida, kehadiran PLN sangat penting untuk menjelaskan kondisi teknis maupun regulasi yang menjadi hambatan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut. Dengan begitu, DPRD dan masyarakat dapat mengetahui langkah yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Dalam RDP tersebut, warga menyampaikan bahwa hingga kini mereka masih mengandalkan genset sebagai sumber penerangan. Kondisi tersebut dinilai memberatkan karena biaya operasional terus meningkat, sementara aktivitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan listrik.
Farida menegaskan DPRD Kukar tidak akan berhenti pada pelaksanaan RDP semata. Sebagai tindak lanjut, Komisi III berencana melakukan peninjauan lapangan bersama sejumlah instansi terkait untuk melihat langsung kondisi di lokasi.
“Besok kami akan turun ke lapangan terlebih dahulu. Kami ingin melihat secara langsung seperti apa kondisi wilayahnya dan apa saja kendala yang ada di sana,” katanya.
Selain itu, DPRD juga akan kembali mengundang pihak-pihak terkait, termasuk PLN, Dinas Perhubungan, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional agar pembahasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Menurut Farida, apabila setelah peninjauan lapangan ditemukan solusi yang memungkinkan, maka langkah penyelesaiannya akan segera didorong. Namun jika masih terdapat hambatan, DPRD akan menjadwalkan RDP lanjutan untuk memastikan persoalan tersebut tidak berhenti tanpa tindak lanjut.
“Kami ingin ada solusi nyata bagi masyarakat. Kalau memang ada jalan keluarnya, tentu akan kami dorong. Tetapi jika masih ada kendala, kami akan lanjutkan pembahasan bersama seluruh pihak yang berwenang,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa persoalan utama yang selama ini mengemuka berkaitan dengan status kawasan yang masuk wilayah Taman Hutan Raya (Tahura). Karena itu, DPRD Kukar juga berencana berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Kehutanan dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), untuk mencari alternatif penyelesaian.
Farida pun meminta masyarakat Bukit Merdeka untuk tetap bersabar sembari DPRD memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Kami memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu kami akan berusaha semaksimal mungkin agar persoalan ini mendapatkan perhatian dan solusi yang jelas. Kami tidak ingin masalah ini terus berlarut-larut,” pungkasnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
