Akupedia.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, meminta para kontraktor tidak melakukan lobi kepada dirinya maupun jajaran pemerintah daerah terkait pembukaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026.
Menurut Aulia, keputusan membuka keran anggaran tidak dapat didasarkan pada tekanan maupun permintaan pihak tertentu, melainkan harus disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah agar tidak menimbulkan utang di akhir tahun.
“Tidak perlu lagi menyarankan kawan-kawan kontraktor untuk menghubungi saya membuka DPA. Urusan internal pemerintah daerah kita selesaikan secara internal pemerintah daerah,” tegas Aulia saat memberikan arahan kepada jajaran perangkat daerah, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, Pemkab Kukar saat ini menerapkan strategi belanja yang lebih berhati-hati dibanding tahun-tahun sebelumnya. Langkah tersebut diambil sebagai pelajaran dari kondisi keuangan daerah pada 2025, ketika pemerintah daerah harus menghadapi tekanan arus kas akibat tertundanya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.
Aulia mengaku sebenarnya ingin seluruh kegiatan segera berjalan agar roda perekonomian daerah bergerak. Namun, ia tidak ingin proyek-proyek yang telah dikontrakkan justru menimbulkan persoalan karena keterbatasan anggaran saat pembayaran.
“Kalau secara pribadi saya tentu senang keran anggaran dibuka dan teman-teman bisa bekerja. Tetapi kalau nanti tidak terbayar, yang disalahkan pemerintah daerah lagi karena dianggap berani berkontrak dalam kondisi keuangan yang belum pasti,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah memilih membuka DPA secara bertahap berdasarkan perkembangan pendapatan daerah dan realisasi transfer dari pemerintah pusat.
“Misalnya semester 1 ini transfer kita diangkat 35% misalnya. Nah ketika diangkat 35 persen maka semester 2 nanti minimal itu kita membuka keran itu lebih dari 70 persen,” terang Aulia.
Menurutnya, Dengan skema tersebut, setiap kegiatan yang telah memperoleh DPA dan memasuki tahap kontrak dipastikan memiliki dukungan anggaran yang tersedia.
“Setiap yang sudah kita deliver DPA-nya untuk berkontrak, kita pastikan uangnya ada. Itu yang ingin kita jaga,” katanya.
Aulia optimistis ruang fiskal daerah akan lebih baik pada semester kedua tahun 2026. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat pada semester kedua umumnya lebih lancar dibanding semester pertama.
Meski demikian, ia meminta seluruh kepala OPD, pejabat penatausahaan keuangan, dan bendahara tetap mengendalikan ritme belanja hingga pemerintah daerah menyelesaikan evaluasi semester pertama dan menetapkan besaran pembukaan anggaran yang aman.
Ia menegaskan bahwa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan tahun ini tidak berarti dibatalkan. Program yang masih dianggap prioritas dapat dijadwalkan kembali pada tahun berikutnya ketika kondisi keuangan daerah lebih memungkinkan.
“Kalau memang harus ditunda tahun ini, kita geser ke tahun depan. Yang penting ketika pekerjaan dilaksanakan, anggarannya benar-benar tersedia dan tidak meninggalkan persoalan di kemudian hari,” tutupnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
