Akupedia.id, Samarinda – Meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim), dinilai menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat transformasi ekonomi.
Meski belum dapat dikategorikan sebagai krisis ketenagakerjaan secara menyeluruh, fenomena tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan batu bara.
Pakar Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Ahmad Syarif, mengatakan struktur ekonomi Kaltim saat ini masih sangat dipengaruhi oleh sektor ekstraktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan masih mendominasi perekonomian Kaltim dengan kontribusi sekitar 34 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2025.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat perekonomian daerah rentan terhadap berbagai dinamika yang terjadi di industri batu bara, baik akibat penurunan harga komoditas maupun kebijakan yang memengaruhi produksi perusahaan tambang.
“Ketika produksi melambat atau harga komoditas turun, dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja tambang, tetapi juga kontraktor, jasa angkutan, pelabuhan, UMKM di sekitar tambang hingga sektor perdagangan lokal,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Syarif menilai meningkatnya angka PHK di sektor pertambangan menjadi indikator bahwa struktur ekonomi Kaltim masih sangat bergantung pada batu bara. Salah satu faktor yang turut memengaruhi kondisi tersebut adalah kebijakan pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berdampak langsung terhadap aktivitas operasional perusahaan tambang.
Menurutnya, kabupaten-kabupaten yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Penajam Paser Utara menjadi daerah yang paling merasakan dampak kebijakan tersebut.
“Ketika operasional perusahaan berkurang, dampaknya bisa sampai pada pengurangan aktivitas kontraktor tambang dan potensi PHK tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.
Lebih jauh, Syarif menyoroti efek berantai atau multiplier effect yang ditimbulkan ketika produksi tambang mengalami penurunan. Berkurangnya pendapatan pekerja akan berpengaruh pada konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tambang.
“Ketika produksi turun, konsumsi rumah tangga pekerja ikut turun. Warung makan, kos-kosan, transportasi lokal, bengkel hingga usaha kecil di sekitar tambang juga akan terdampak,” katanya.
Meski demikian, Syarif menilai kondisi ekonomi Kaltim masih memiliki daya tahan yang cukup baik apabila sektor-sektor lain mampu terus tumbuh dan berkembang. Ia melihat sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi menunjukkan tren positif yang dapat menjadi penopang baru perekonomian daerah.
Menurutnya, industri pengolahan bahkan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, ia mengakui kesiapan daerah dalam menghadapi potensi pengurangan tenaga kerja masih belum merata. Salah satu tantangan terbesar adalah banyaknya tenaga kerja yang memiliki keterampilan spesifik di sektor pertambangan sehingga tidak mudah berpindah ke sektor lain ketika terjadi PHK.
“Jadi kesiapan daerah bukan hanya soal anggaran, tetapi juga kesiapan ekosistem ekonomi alternatif yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujarnya.
Karena itu, Syarif menegaskan bahwa diversifikasi ekonomi tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi Kaltim.
Ia mengingatkan bahwa batu bara merupakan sumber daya yang terbatas dan sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global. Pemerintah daerah perlu memperkuat sektor-sektor yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pertanian modern, perikanan, logistik, ekonomi kreatif, hingga pariwisata berbasis lingkungan.
“Ini menjadi jalan menuju transformasi ekonomi yang lebih sehat,” tambahnya.
Ia menilai terdapat sejumlah sektor yang berpotensi menjadi penyerap tenaga kerja baru di masa mendatang, di antaranya industri pengolahan dan hilirisasi sumber daya alam, konstruksi dan infrastruktur yang didorong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), logistik dan transportasi, agroindustri, serta ekonomi kreatif berbasis digital.
Selain itu, keberadaan proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan juga dinilai dapat membuka peluang kerja baru pada sektor konstruksi, logistik, pengawasan industri, dan pengembangan wilayah.
Untuk mencegah gelombang PHK semakin meluas, Syarif, pun mendorong pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini ketenagakerjaan agar potensi PHK dapat dipetakan lebih awal. Ia juga meminta perusahaan mempertimbangkan berbagai langkah efisiensi sebelum mengambil keputusan melakukan PHK massal.
“Jangan sampai Kaltim hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi harus berkembang menjadi pusat industri, logistik, jasa, pendidikan, dan inovasi di Kalimantan,” tegasnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Syarif optimistis peluang transformasi ekonomi Kaltim masih sangat terbuka. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2025 masih berada di kisaran 4,5 persen dengan nilai PDRB mendekati Rp900 triliun.
“Selama ini sektor tambang menjadi tulang punggung ekonomi Kaltim. Namun ekonomi daerah tidak boleh hanya bertumpu pada apa yang ada di bawah tanah, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan kemampuan menciptakan ekonomi baru yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
