Akupedia.id, Tenggarong – Rabu (13/5/2026), saat udara malam mulai terasa dingin, sesekali angin berembus pelan mengiringi langkah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menuju kendaraan dinasnya. Di tengah kerumunan warga yang mulai membubar, seorang pria tiba-tiba mendekat lalu berdiri tepat di hadapannya.
“Berobat gratis cukup dengan KTP itu tidak ada.”
Kalimat itu meluncur tanpa ragu. Tidak diucapkan dengan nada tinggi, tetapi cukup untuk menggambarkan kekecewaan yang selama ini dipendamnya terkait pelayanan kesehatan yang dialami keluarganya.
Program berobat gratis menggunakan KTP sebelumnya hadir sebagai harapan baru bagi masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, layanan kesehatan gratis menjadi sesuatu yang terdengar menenangkan, terutama bagi warga kecil yang kerap menunda pengobatan karena persoalan biaya.
“Kalau memang gampang dan benar-benar dilayani, masyarakat pasti senang,” ujarnya.
Keluarganya sendiri sebenarnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas tiga. Iurannya, kata dia, masih rutin dibayarkan hingga sekarang. Karena itu, ia tidak pernah membayangkan akan mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan medis.
Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kebingungan.
Ia bercerita, salah satu anggota keluarganya sempat beberapa kali datang ke rumah sakit karena mengeluhkan sakit yang tak kunjung reda. Setiap kali datang, pasien diperiksa lalu dipulangkan dengan keterangan kondisi masih normal.
Keluarga mencoba percaya. Mungkin memang belum ada masalah serius. Namun rasa sakit itu tak kunjung hilang. Pasien kembali datang untuk diperiksa. Hasilnya, menurut dia, tetap sama.
“Datang lagi, dicek lagi, terus disuruh pulang lagi,” lanjutnya.
Hingga akhirnya mereka memutuskan keluar dari jalur BPJS dan mendaftar sebagai pasien umum. Di titik itu, menurutnya, penanganan terasa berbeda.
“Pas daftar umum langsung ditangani,” ujarnya.
Pasien disebut langsung menjalani pemeriksaan rontgen. Dari situ, penyakit yang selama ini dikeluhkan akhirnya diketahui.
“Kelihatan penyakitnya,” katanya singkat.
Ia mengaku heran karena penanganan dinilai jauh lebih cepat ketika pasien memilih jalur umum berbayar dibanding menggunakan BPJS maupun program berobat cukup dengan KTP.
“Kalau umum itu langsung satset,” ucapnya sambil tersenyum kecil.
Cerita itu bahkan disampaikan langsung di hadapan Aulia Rahman Basri. Menurutnya, ia sempat meminta agar jajaran pemerintah melakukan pengecekan langsung terhadap pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat.
“Pak Bupati, saya bilang suruh nyamar saja anak buahnya untuk lihat pelayanan begitu,” katanya lagi.
Bagi warga seperti dirinya, persoalan pelayanan kesehatan sebenarnya sederhana. Mereka tidak meminta perlakuan istimewa, juga tidak berharap dilayani melebihi pasien lain.
Mereka hanya ingin saat datang membawa rasa sakit, ada kepastian untuk ditangani dengan cepat dan sungguh-sungguh.
Realita ini pun memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah masih belum maksimal. Situasi tersebut akhirnya memperhadapkan masyarakat pada jarak antara janji pelayanan yang digaungkan dengan kenyataan yang mereka rasakan di lapangan.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
