Akupedia.id, Samarinda – Pengguliran hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menuai sorotan tajam.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Sarkowi, mengingatkan agar langkah tersebut tidak diambil secara gegabah karena memiliki konsekuensi politik yang luas.
Dalam forum rapat konsultasi yang digelar di Kantor DPRD Kaltim, Senin (4/5/2026) malam, Sarkowi menegaskan bahwa hak angket tidak bisa dipahami sebagai upaya yang hanya menyasar gubernur semata. Ia menekankan, dalam sistem pemerintahan daerah, gubernur dan wakil gubernur merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang tidak dapat dipisahkan.
“Kalau angket ini dilanjutkan, maka konsekuensinya tidak hanya kepada gubernur, tetapi juga wakil gubernur,” ujarnya.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Sarkowi mengingatkan bahwa pasangan Rudy–Seno merupakan satu kesatuan politik yang diusung oleh koalisi partai, termasuk Golkar dan Gerindra sendiri. Artinya, jika angket dipaksakan, dampaknya bisa berbalik ke partai-partai pengusung.
Sarkowi juga menyoroti dinamika yang berkembang, termasuk dukungan tanda tangan dari enam fraksi untuk mendorong penggunaan hak angket. Meski demikian, ia meminta agar proses tersebut tidak sekadar didorong oleh situasi atau tekanan, melainkan didasarkan pada pertimbangan yang matang.
Ia juga secara khusus meminta Fraksi Gerindra untuk memaparkan secara rinci dasar dan arah pengajuan angket, agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda di antara anggota dewan.
“Saya ingin semuanya dijelaskan secara terbuka di forum ini, supaya ke depan tidak ada lagi yang samar. Harus benar-benar jelas,” tegasnya.
Lebih jauh, Sarkowi mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan di DPRD. Menurutnya, penggunaan hak angket harus berlandaskan aturan yang berlaku, bukan didorong oleh emosi ataupun kepentingan sesaat.
“Jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa objektivitas, tanpa memahami posisi kita, dan tidak sesuai dengan regulasi,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras dari Fraksi Golkar bahwa hak angket berpotensi menjadi pisau bermata dua, tidak hanya menyerang kepala daerah, tetapi juga menguji soliditas koalisi partai di DPRD Kaltim.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
