Akupedia.id, Samarinda – Aksi mahasiswa yang berlangsung di jantung Kota Samarinda pada Selasa (21/4/2026) tidak hanya menjadi sorotan dari sisi politik, tetapi juga menarik perhatian kalangan akademisi.
Ahli Linguistik Forensik sekaligus Widyabasa Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ali Kusno, menilai peristiwa tersebut sebagai fenomena komunikasi publik yang mencerminkan cara masyarakat mengelola perbedaan melalui bahasa, simbol, dan gestur di ruang terbuka.
Dalam opininya, Ali menyebut peristiwa tersebut sebagai “teater komunikasi” yang melampaui sekadar aksi demonstrasi. Ia menilai, kelancaran aksi yang berlangsung kondusif justru menjadi indikator kuat bahwa masyarakat Kaltim memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi.
Ia bahkan menyematkan istilah “kegagalan konduktor” untuk menggambarkan pihak-pihak yang diduga mencoba mengarahkan arah kegaduhan, namun tidak berhasil memecah soliditas publik.
“Ini kekalahan telak bagi para konduktor yang mencoba mengarahkan nada dan irama kegaduhan. Publik Kaltim memiliki irama sendiri, yakni persatuan dan rasa persaudaraan yang tidak bisa didikte oleh kepentingan tertentu,” tulisnya.
Ali juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang dinilai mampu menjaga kemurnian tuntutan di tengah tekanan situasi. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya menunjukkan keberanian dalam menyuarakan aspirasi, tetapi juga mampu menjaga martabat gerakan agar tetap berada dalam koridor substansi pembangunan.
“Mahasiswa Kaltim membuktikan bahwa keberanian bersuara tidak harus meninggalkan kesantunan. Mereka menjaga integritas gerakan tanpa memberi ruang bagi kepentingan pragmatis,” lanjutnya.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Ali turut memberikan catatan kritis terhadap dinamika yang terjadi, khususnya belum terwujudnya dialog langsung antara mahasiswa dan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, hingga aksi berakhir.
Meski memahami adanya pertimbangan keamanan, ia menilai ruang dialog tetap menjadi elemen penting dalam meredam ketegangan sekaligus menjembatani aspirasi publik dengan kebijakan pemerintah.
“Segala tuntutan yang disampaikan saat aksi seharusnya sudah menjadi catatan. Tinggal bagaimana ruang dialog itu benar-benar dibuka secara konkret, bukan sekadar wacana di waktu yang dianggap lebih kondusif,” tegasnya.
Ali juga menyoroti bahwa meningkatnya keberanian masyarakat dalam mengkritik merupakan konsekuensi logis dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ia menegaskan, masyarakat kritis adalah tanda kemajuan, bukan ancaman bagi stabilitas.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya potensi aktor-aktor yang justru mengambil keuntungan dari situasi konflik. Dengan analogi “pabrik senjata”, Ali menggambarkan adanya pihak yang memproduksi narasi provokatif demi kepentingan tertentu, baik politik maupun ekonomi.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen—pemerintah, mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat—untuk tidak terjebak dalam pusaran kegaduhan yang kontraproduktif. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa berjalan dalam iklim yang kondusif dan rasional.
Lebih jauh, opini tersebut juga menyoroti pentingnya evaluasi internal di tubuh Pemprov Kaltim. Ia menekankan bahwa pasca-aksi harus menjadi momentum refleksi menyeluruh, terutama dalam hal komunikasi publik, empati terhadap masyarakat, serta soliditas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tidak boleh ada lagi garis komando yang berjalan sendiri-sendiri. Ritme pimpinan dan jajaran harus selaras. Jika tidak, maka kesalahan teknis di bawah akan menjadi beban politik di tingkat pimpinan,” tulisnya.
Selain pemerintah, Ali juga menyinggung peran perguruan tinggi dan media. Kampus dinilai perlu lebih proaktif dalam mengawal kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa, sementara pers diingatkan untuk tetap menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.
Pada akhirnya, opini tersebut menjadi cermin bahwa aksi mahasiswa bukanlah titik akhir, melainkan bagian dari proses panjang dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat di Kalimantan Timur.
Di sisi lain, komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk yang disampaikan oleh Gubernur Rudy Mas’ud untuk melakukan evaluasi dan percepatan perbaikan kinerja, kini berada dalam pengawasan publik.
Pertanyaannya, apakah momentum ini akan benar-benar diterjemahkan dalam langkah konkret, atau kembali berhenti pada narasi normatif pasca aksi.
Situasi ini menegaskan satu hal: di tengah meningkatnya kesadaran publik, ruang kritik tidak lagi bisa dihindari, melainkan harus dikelola dengan keterbukaan dan keberanian untuk berbenah.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
