Ely Sorot Angka Kemiskinan Kutai Kartanegara, Minta Pemerintah Mendata Ulang

Portalborneo.or.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD KaltimDPRD Kaltim Fraksi PDI Perjuangan Ely Hartati Rasyid menyebutkan, setidaknya ada sekitar 60 ribu jiwa yang terdata sebagai masyarakat miskin di Kutai Kartanegara (Kukar).

Meski demikian, Ely menilai data tersebut harus benar-benar di kulik. Artinya data itu perlu di validasi ulang, karena jika di breakdown (rincikan), kategori miskin ekstrem itu itemnya luas.

Baca juga  Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda Gelar Pembukaan Rehab Sosial dan Hadirkan Sarana Asimilasi Edukasi Konveksi Serta Posyandu Pemasyarakatan

Mengambil contoh, jumlah keluarga yang tidak sekolah, rata-rata penghasilan perkapita, hingga fasilitas apa saja yang ada di dalam rumah tangganya.

Menurut dirinya yang merupakan wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara, kebanyakan dari sisi pemerintah kabupaten (Pemkab) Kukar mendata jika kalangan miskin ekstrem itu banyak dari kalangan nelayan. Padahal jika dipastikan ulang, data itu ketika masyarakat berada di rumah singgah saja.

Baca juga  DJKI Kemenkumham dan Pemkot Samarinda Gaungkan Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Pada UMKM

Artinya ada rumah asli yakni di kampung halaman masing-masing, dan dipesisir pantai hanya sebagai rumah singgah.

Ely pun menilai, persoalan ini dapat dipicu dari mindset masyarakat bahwasannya saat mengaku miskin maka akan diberikan bantuan oleh pemerintah.

“Tapi kalau rumah aslinya juga beton, nah itu juga makanya pendataan itu penting dengan kenyataan. Jangan mendata itu miskin ketika dia di rumah kosnya, karena beda,” imbuh Ely.

Baca juga  Pelatihan Bagi Komunitas Film Akan Segera Digelar Oleh Dispar Kukar

“Kukar ini masih banyak. Kemarin itu termasuk 4 atau 5 besar di Kaltim. Kacau. Makanya ada yang kritik, masih ada data miskin dan miskin ekstrem. Luar biasa,” sambung Ely.

Ely berharap, selain daripada pemerintah terus mengupayakan penurunan angka kemiskinan, dapat juga kembali melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebenaran data miskin tidaknya warga.

(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Frisca)

Berita Lainnya