Akupedia.id, Tenggarong – Rapat Paripurna Ke-14 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diwarnai aksi walk out (WO) Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (28/7/2026).
Aksi tersebut membuat jalannya rapat dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar sempat diskors saat belasan anggota Fraksi PDI Perjuangan memilih meninggalkan ruang sidang sebelum agenda dilanjutkan.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, M. Andi Faisal, menegaskan keputusan fraksinya bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, langkah tersebut diambil agar pembahasan dokumen anggaran tahun 2027 dapat dilakukan secara lebih matang mengingat kondisi fiskal daerah yang dinilai cukup menantang.
“Kita coba merapatkan kembali dengan internal fraksi terkait KUA-PPAS. Yang kita bahas ini kan anggaran tahun 2027, yang menurut kami cukup pelik. Jadi lebih baik pelan, tidak tergesa-gesa, tetapi hasilnya maksimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah agenda strategis yang masih perlu dikaji secara mendalam, termasuk menyangkut persoalan pegawai serta sejumlah program prioritas daerah. Fraksinya ingin memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurut Andi Faisal, kemampuan keuangan daerah pada 2027 diperkirakan cukup terbatas sehingga diperlukan pembahasan yang lebih komprehensif sebelum dokumen KUA-PPAS dibahas lebih lanjut.
“Fiskal kita tahun depan cukup mepet, keuangan daerah juga belum benar-benar stabil. Karena itu kami ingin mendesain ulang beberapa hal, kemudian hasilnya nanti akan kami komunikasikan kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan saran dari PDI Perjuangan bisa menjadi masukan untuk pembangunan Kukar,” katanya.
Ia juga membantah anggapan bahwa aksi walk out merupakan bentuk penolakan terhadap program pemerintahan. Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung jalannya pemerintahan Kabupaten Kukar, termasuk visi Kukar Idaman Terbaik, namun menginginkan penyusunan APBD 2027 dilakukan secara lebih hati-hati.
“Jangan berpikiran negatif dulu. PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintah daerah. Kami hanya ingin memastikan anggaran 2027 benar-benar tepat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Lebih baik pelan-pelan, tapi pasti,” tegasnya.
Andi Faisal menambahkan, keputusan walk out merupakan hasil kesepakatan internal fraksi sekaligus menjalankan arahan partai. Ia mengaku dokumen KUA-PPAS baru diterima menjelang rapat sehingga tim ahli dan fraksi masih memerlukan waktu untuk melakukan koreksi serta pendalaman terhadap sejumlah substansi.
“Jadi kita coba nanti mencarikan penawaran lah untuk pembangunan daerah dari pilihan perjuangan seperti ini nih, seperti apa nanti.
Yang pasti insolusi dalam waktu dekat kita akan menyelesaikan untuk KUA 2027,” tutup Andi Faisal.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menilai sikap Fraksi PDI Perjuangan merupakan bagian dari dinamika politik yang sah dalam sistem demokrasi. Menurutnya, setiap fraksi memiliki hak menentukan sikap terhadap agenda pembahasan di DPRD.
“Itu sah-sah saja. Namanya fraksi tentu punya sikap masing-masing. Mereka menyampaikan belum sepakat sehingga memilih walk out. Itu merupakan hak politik mereka,” ujarnya.
Meski demikian, Ahmad Yani menegaskan agenda penyampaian KUA-PPAS telah dijadwalkan jauh hari melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Karena itu, secara prosedural pelaksanaan rapat telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Sebagai pimpinan DPRD yang juga berasal dari PDI Perjuangan, Ahmad Yani pun menegaskan dirinya harus bersikap netral dalam memimpin jalannya rapat.
“Saya sebagai pimpinan DPRD harus bersikap adil. Walaupun berasal dari PDI Perjuangan, saya menjalankan amanah sebagai pimpinan legislatif sehingga harus melihat persoalan ini secara objektif,” tutur Ahmad Yani.
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
