Hari Tani Nasional, Muhamamd Samsun: Kaum Petani Masih Jauh dari Sejahtera

Wakil Ketua DPRD Kaltim Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Samsun.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Samsun.

Portalborneo.or.id – Sebagai ungkapan mengenang sejarah perjuangan kaum petani agar terbebas dari penderitaan maka atas persetujuan Presiden Soekarno pada tahun 1960 itu pertama kali ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September.

Memperingati hari bersejarah itu Wakil Ketua DPRD Kaltim Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Muhammad Samsun menilik jika petani saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Karena dapat dilihat dari masyarakat petani yang kesulitan untuk berproduksi maksimal sebab satu kendalanya yakni harga pupuk penyakit atau kelas kesah petani adalah ketika sedang panen namun harga anjlok tetapi sebaliknya jika tidak panen harga justru naik.

Baca juga  Ananda Berkomitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Kota Samarinda

Hukum pasar seperti itu yang terjadi ketika produksi melimpah maka harga akan turun. Diketahui, masyarakat sekarang mampu memproduksi melimpah, akan tetapi mereka perlu sarana dan prasarana pertanian mulai dari pengairan, bibit unggul, pupuk.

“Namun masyarakat kerap kesulitan mendapatkan pupuk, pun dapat pasti harganya tinggi. Akhirnya produksi petani tidak bisa mencukupi biaya hidup. Sementara jika tidak diberikan pupuk maka produktivitas akan menurun. Ketika itu, berarti pendapatan petani menjadi kecil,” terang Muhammad Samsun dikonfirmasi awak media melalui telepon seluler, Sabtu (24/9/2022).

Baca juga  Ananda Moeis Gugah Semangat Para Pendamping PKH: Panggilan Mulia yang Harus Diakui

Maka perlu campur tangan pemerintah, kehadiran pemerintah untuk mengatur regulasi distribusi Pupuk untuk mencari pupuk yang relatif lebih murah dibandingkan harga sekarang.

“Berbicara dukungan pemerintah, saya tidak melihat ada keseriusan terhadap petani kita. Kita lihat dari permasalahan Agraria, permasalahan lahan yang banyak lahan pertanian justru dialihfungsikan menjadi lahan tambang. Ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani kita. Jika dilihat lagi dukungan APBD dari pemerintah untuk pengembangan pertanian sangat minim sekali,” ungkap wakil rakyat Daerah Pemilihan IV ini.

Baca juga  DPRD Kaltim Bicara Perubahan Lanskap Pembangunan Regional Terkait IKN Nusantara

Kalau dari jumlah Rp 15 triliun, yang diberikan kepada Dinas Pertanian paling tidak sekitar Rp 65 miliar saja, bahkan tidak sampai satu triliun.

“Masih jauh sekali, padahal saya lihat banyak sekali program-program yang harus dilakukan oleh dinas pertanian tanaman pangan dan dinas-dinas terkait dengan pertanian dalam arti luas untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Timur,” tandasnya.

(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Fris)

Berita Lainnya

© Copyright 2022 - 2023 Akupedia.id, All Rights Reserved