Akupedia.id, Samarinda – Nama Rudy Mas’ud belakangan menjadi perhatian publik nasional. Gubernur Kalimantan Timur itu tak hanya ramai diperbincangkan karena sejumlah polemik kebijakan dan anggaran, tetapi juga karena gaya kepemimpinannya yang dinilai berbeda dibanding kepala daerah lain.
Pengamat politik dan pemerhati bangsa, Tony Rosyid, menilai Rudy Mas’ud memiliki pendekatan kepemimpinan yang berangkat dari latar belakang dunia usaha. Menurutnya, pola tersebut memengaruhi cara Rudy mengelola pemerintahan di Kalimantan Timur.
“Rudy Mas’ud memimpin Kaltim dengan gaya wirausaha. Semua ingin dibuat terukur melalui standar KPI atau Key Performance Indicator,” tulis Tony dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).
Popularitas Rudy sendiri meningkat dalam beberapa waktu terakhir, bahkan disebut mulai disejajarkan dengan Dedi Mulyadi. Jika Dedi dikenal lewat konten media sosialnya, Rudy mulai banyak disorot publik setelah pernyataannya yang menyebut Dedi sebagai “Gubernur Konten” viral di media sosial.
Tony menilai, pernyataan tersebut sebenarnya lahir dari hubungan pertemanan keduanya yang sama-sama pernah berada di Partai Golkar sebelum Dedi bergabung dengan Gerindra.
Selain itu, nama Rudy juga sempat menjadi sorotan nasional akibat polemik mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang menuai kritik publik. Meski akhirnya dibatalkan, isu tersebut berkembang menjadi berbagai sorotan lain terkait anggaran rumah dinas hingga fasilitas penunjang.
Namun menurut Tony, di balik polemik itu, publik dinilai belum banyak melihat gaya kepemimpinan Rudy yang menekankan disiplin kerja dan capaian kinerja birokrasi.
Ia menyebut Rudy menerapkan pola evaluasi rutin kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk briefing mingguan setiap Senin untuk memantau progres pekerjaan dan target yang harus dicapai.
“Bagi OPD yang tidak mampu menyesuaikan diri, tentu akan merasa tidak nyaman,” tulisnya.
Dalam pandangannya, Rudy juga dinilai fokus pada lima prioritas utama pembangunan di Kalimantan Timur, yakni reformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur jalan, pelayanan publik, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu program yang paling disorot adalah kebijakan pendidikan gratis mulai tingkat SMA hingga perguruan tinggi bagi warga ber-KTP Kalimantan Timur. Selain itu, pemerintah provinsi juga disebut mendorong layanan kesehatan bagi warga yang belum memiliki BPJS.
Di sektor infrastruktur, pembangunan akses jalan menuju Mahakam Ulu turut menjadi perhatian. Wilayah perbatasan tersebut sebelumnya dikenal memiliki akses jalan yang terbatas.
Tony juga menyoroti langkah Rudy dalam mengejar potensi PAD, termasuk dari sektor pertambangan, migas, hingga aktivitas kapal tongkang dan pelabuhan ship to ship (STS) di Kalimantan Timur.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu membuat Rudy harus berhadapan dengan berbagai kepentingan, termasuk perusahaan yang selama ini dinilai belum optimal memenuhi kewajiban terhadap daerah.
Selain itu, pemangkasan sebagian anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu dinamika politik di daerah.
“Bagi Rudy, apa gunanya jadi gubernur kalau tidak bisa membenahi Kaltim,” tulis Tony mengutip pernyataan Rudy Mas’ud.
Tulisan tersebut pun menggambarkan bahwa di tengah berbagai kontroversi dan kritik, kepemimpinan Rudy Mas’ud tetap menjadi salah satu topik politik yang paling banyak diperbincangkan di Kalimantan Timur maupun tingkat nasional.
