Tekan Enter untuk mencari

Lantik 16 Pejabat Baru, Bupati Kukar: Jangan Jadi Beban Organisasi

Foto: Bupati Aulia Rahman Basri saat melantik pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akupedia.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melontarkan peringatan tegas kepada seluruh pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar agar tidak menjadikan jabatan sebagai tempat mencari kenyamanan maupun kepentingan pribadi.

Peringatan itu disampaikan usai dirinya melantik 16 pejabat yang terdiri dari pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di Pendopo Odah Etam, Jumat (8/5/2026).

Dalam arahannya, Aulia menegaskan seluruh pejabat harus memiliki niat pengabdian kepada masyarakat dan bekerja maksimal selama masa kepemimpinannya.

“Kami menjamin naiknya jabatan Bapak-Ibu sekalian, tidak ada satu pun kompensasi yang kami harapkan selain pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan waktu pemerintahan yang dimiliki saat ini sangat terbatas, sehingga tidak ada ruang bagi pejabat yang bekerja setengah hati ataupun lamban dalam menjalankan tugas.

“Sekarang kita hanya menyelesaikan empat tahun. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan,” tegasnya.

Aulia bahkan mempersilakan pejabat yang merasa tidak mampu menjalankan tanggung jawab untuk mundur dari jabatannya dibanding menjadi beban organisasi pemerintahan.

“Kalau Bapak-Ibu sekalian tidak sanggup jadi pejabat, silakan lambaikan tangan, mengundurkan diri. Jangan menjadi beban organisasi pemerintah daerah,” katanya.

Menurutnya, pola pemerintahan saat ini sudah jauh berbeda dibanding sebelumnya. Masyarakat disebut semakin kritis dan ingin melihat langsung kerja nyata pemerintah, bukan hanya hasil laporan administrasi.

“Saya tidak akan mentolerir pejabat-pejabat yang hanya maunya dilayani. Tugas kita sekarang adalah bagaimana melayani masyarakat,” ucapnya.

Ia juga meminta para pejabat, khususnya yang bertugas di kecamatan, agar aktif turun langsung ke lapangan dan mendengar kebutuhan masyarakat.

Aulia menekankan bahwa program pembangunan tidak boleh berjalan kaku tanpa menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Dokumen rencana pembangunan bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Ketika tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dengarkan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Aulia Rahmatul Azizah

Rekomendasi

Pasang Iklan di sini