Tekan Enter untuk mencari

Belanja Daerah Kukar Capai 24,1 Persen, Pemkab Fokus pada Kebutuhan Prioritas

Foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono

Akupedia.id, Tenggarong – Realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) hingga pertengahan Mei 2026 telah mencapai sekitar 24,1 persen.

Di tengah keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat, Pemkab Kukar memastikan penggunaan anggaran difokuskan pada kebutuhan prioritas dan program strategis daerah.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, Senin (18/5/2026). Ia menyampaikan, pemerintah daerah telah menetapkan skala prioritas belanja agar pemanfaatan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, prioritas utama diarahkan pada belanja wajib mengikat, seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran utang, hingga kebutuhan operasional pemerintahan.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan belanja pemeliharaan dan perawatan fasilitas, termasuk kebutuhan operasional kantor sehari-hari.

“Belanja pegawai, belanja operasional, pemeliharaan, perawatan, kemudian belanja ATK, itu yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Setelah itu, anggaran juga diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta program-program dedikasi kepala daerah yang telah masuk dalam RPJMD sebagai bagian dari janji politik pemerintah daerah.

Tak hanya itu, Pemkab Kukar turut memprioritaskan belanja untuk mendukung target pemerintah pusat, seperti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sekolah rakyat, hingga penanganan persoalan strategis daerah seperti stunting, kemiskinan, dan inflasi.

“Belanja yang berkaitan dengan target pemerintah pusat dan persoalan daerah seperti stunting, kemiskinan, dan inflasi juga menjadi perhatian,” jelasnya.

Sunggono menyebut, dari sisi pendapatan daerah, realisasi dana transfer pusat saat ini baru mencapai sekitar 19 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di kisaran 18 persen.

Ia memastikan sejauh ini tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran. Namun, pemerintah daerah tetap berhati-hati dalam merealisasikan belanja agar kondisi keuangan tetap terjaga dan tidak menimbulkan utang baru.

“Kita mengupayakan belanja sesuai ketersediaan uang. Kita menghindari betul adanya utang lagi di tahun ini,” pungkasnya.

Penulis: Aulia Rahmatul Azizah

Rekomendasi

Pasang Iklan di sini