Tekan Enter untuk mencari

Bupati Kukar Bidik Penerimaan Pajak Tambang Tembus Rp800 Miliar pada 2027

Foto: Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.

Foto: Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.

Akupedia.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor pertambangan. Salah satunya melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, Pemkab Kukar menyoroti sejumlah potensi pajak yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tercatat sebagai penerimaan daerah.

“Kita sedang melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi terkait pajak daerah, ada beberapa jenis pajak yang menjadi perhatian, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan,” katanya.

Aulia juga mencermati adanya kesenjangan penerimaan pajak antara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur, khususnya dari sektor PBBKB.

Aulia mencontohkan, penerimaan PBBKB Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar hanya berkisar Rp500 miliar. Padahal, jika mengacu pada data dasar penerimaan royalti batu bara, Kukar justru memperoleh bagian lebih besar.

Menurutnya, besarnya penerimaan royalti tersebut berkaitan dengan tingkat produksi batu bara. Aktivitas produksi yang tinggi tentu membutuhkan dukungan alat berat dan bahan bakar dalam jumlah besar.

“Dengan kondisi itu, seharusnya penerimaan PBBKB Kutai Kartanegara bisa lebih besar dibandingkan daerah lain, termasuk Kutai Timur,” ujarnya.

Dari hasil pencermatan tersebut, Aulia optimistis penataan administrasi, pendataan, serta lokasi pembayaran pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan daerah pada 2027 hingga melampaui Rp800 miliar.

Ia menegaskan, target tersebut bukan sekadar perkiraan, melainkan didasarkan pada data dan kondisi aktivitas pertambangan di lapangan.

“Angka tersebut bukan sekadar asumsi, tetapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan,” katanya.

Aulia menjelaskan, persoalan yang ditemukan pada tahap awal bukan semata-mata perusahaan tidak membayar pajak. Sejumlah perusahaan diduga telah memenuhi kewajibannya, tetapi pembayaran tersebut belum tercatat di daerah yang sesuai dengan lokasi aktivitas operasionalnya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah mekanisme pencatatan PBBKB. Selama ini, pembayaran pajak bisa mengikuti domisili kendaraan atau lokasi kendaraan tersebut beroperasi.

Kondisi itu memungkinkan pajak kendaraan dan alat berat yang bekerja di Kukar justru tercatat sebagai penerimaan daerah lain. Sebab, transaksi pembelian bahan bakar dan penerbitan faktur bisa dilakukan di lokasi perusahaan induk, seperti Samarinda atau Balikpapan.

“Padahal, kendaraan dan alat berat tersebut secara operasional bekerja di wilayah Kutai Kartanegara. Karena itu, harapan kami pembayaran PBBKB-nya dapat masuk ke Kutai Kartanegara sesuai dengan aktivitas operasionalnya,” jelas Aulia.

Ia menilai, penggunaan bahan bakar oleh kendaraan dan alat berat semestinya turut menjadi pertimbangan dalam mencermati potensi penerimaan pajak berdasarkan aktivitas sebenarnya.

“Sekali lagi, kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasi, bukan ketika dalam keadaan diam. Nah, hal inilah yang sedang kita cermati dan sesuaikan agar pembayaran pajaknya benar-benar mencerminkan aktivitas operasional kendaraan tersebut,” tuturnya.

Selain pembenahan pencatatan, Pemkab Kukar juga akan mengkaji kemungkinan adanya kekurangan pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal itu masih perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan perlakuan terhadap kewajiban pajak perusahaan.

Dalam proses penertiban, Pemkab Kukar menggandeng kejaksaan dan kepolisian. Aulia menegaskan, perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Apabila perusahaan tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku, sanksi sesuai peraturan tentu akan diberikan,” tegasnya.

Tindak lanjutnya akan dilakukan tim terpadu yang melibatkan Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, kejaksaan, dan kepolisian sesuai kewenangan masing-masing.

Aulia berharap sinkronisasi tersebut dapat membuat penerimaan pajak lebih mencerminkan aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kukar.

“Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah daerah dapat merasakan manfaat serta memperoleh penerimaan pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan sebagaimana mestinya ketentuan perpajakan dilaksanakan,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Penulis: Aulia Rahmatul Azizah

Editor: Aditya Lesmana

Rekomendasi

Pasang Iklan di sini