Foto: Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani.
Akupedia.id, Kutai Kartanegara – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Idris (AMI) Muara Badak hingga kini belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kondisi ini menjadi perhatian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, yang menilai penerapan BLUD penting untuk memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan rumah sakit.
Ahmad Yani mengatakan, proses pembentukan regulasi untuk mendukung penerapan BLUD pada RSUD AMI pada prinsipnya dapat segera dilakukan. Menurutnya, regulasi tersebut bisa berbentuk peraturan bupati maupun peraturan daerah (Perda), menyesuaikan kebutuhan dan mekanisme yang diperlukan.
“Kalau memang dibutuhkan regulasi daerah, kita pasti akan proses,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Ia menyebut, apabila penerapan BLUD cukup diatur melalui peraturan bupati, pemerintah daerah dapat menempuh mekanisme tersebut. Namun, jika membutuhkan regulasi lebih lanjut, DPRD juga terbuka untuk membahas usulan Perda.
“Tapi kalau cukup dengan peraturan bupati, silakan. Kalau ingin dijadikan Perda tentang BLUD, ya silakan diusulkan, kita tunggu,” katanya.
Menurut Ahmad Yani, penerapan BLUD memang penting bagi rumah sakit daerah. Sebab, pola pengelolaan tersebut dapat memberikan keleluasaan dalam mengelola pendapatan maupun memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit.
“Memang penting, karena BLUD ini bisa lebih mengoptimalkan, lebih mensinergikan dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan,” jelasnya.
Dengan status BLUD, pendapatan yang diperoleh dari pelayanan rumah sakit dapat dikelola secara lebih fleksibel untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ia menilai, mekanisme tersebut membuat rumah sakit tidak harus selalu mengandalkan proses pengajuan anggaran melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
“Sehingga dana-dana yang merupakan hasil dari rumah sakit bisa dikelola dengan baik tanpa harus setiap saat meminta ke BPKAD. Artinya, sirkulasi keuangan lebih dimudahkan,” ungkapnya.
Meski demikian, fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui BLUD tetap disertai kewajiban pertanggungjawaban setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ahmad Yani menyebut, selama belum menerapkan BLUD, pengelolaan keuangan RSUD AMI Muara Badak masih menggunakan mekanisme APBD.
Karena itu, ia mendorong agar kebutuhan regulasi penerapan BLUD segera dikaji dan diusulkan, sehingga pengelolaan rumah sakit dapat berjalan lebih optimal. (Adv/DPRD Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah





