Foto: Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Andi Muhammad Faisal.
Akupedia.id, Kutai Kartanegara – Pembayaran insentif guru honorer non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ditargetkan terealisasi pekan depan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar memberikan tenggat kepada Dinas Pendidikan agar segera menuntaskan administrasi yang masih menjadi penghambat pencairan, khususnya untuk guru tingkat SMP.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan persoalan keterlambatan pembayaran insentif sudah berulang kali menjadi aspirasi para guru.
Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir, banyak guru yang menyampaikan keluhan secara langsung maupun melalui telepon dan pesan WhatsApp.
“Kami ingin memastikan apa sebenarnya alasan keterlambatan pembayaran insentif guru-guru non-ASN ini. Apa kendalanya, karena hampir setiap tahun persoalan ini menjadi masalah klasik,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Dari hasil pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, diketahui SK pembayaran dari Dinas Pendidikan telah terbit pada 9 November 2026. Sementara dari sisi anggaran, BPKAD memastikan dana sudah tersedia setelah menunggu proses perubahan anggaran.
Namun, pencairan belum dapat dilakukan secara bersamaan lantaran masih terdapat persoalan administrasi atau perpal untuk guru tingkat SMP. Sedangkan administrasi guru PAUD dan SD disebut telah tuntas melalui proses verifikasi.
“Tadi hasil kajian dan verifikasi kami, untuk SD, PAUD dan SMP memang ada kendala. Yang SMP belum menyelesaikan perpalnya,” jelas Andi Faisal.
Sempat muncul opsi agar pembayaran insentif guru PAUD dan SD didahulukan karena seluruh persyaratannya telah selesai. Namun, dalam RDP tersebut, sejumlah perwakilan guru menginginkan pembayaran dilakukan secara bersamaan.
Atas kesepakatan itu, DPRD meminta Dinas Pendidikan segera menuntaskan seluruh administrasi yang tersisa. Andi Faisal bahkan memberikan tenggat hingga pekan depan agar persoalan tersebut tidak kembali menghambat pencairan.
“Kesepakatannya teman-teman guru menginginkan dibayarkan bersamaan. Jadi kemungkinan minggu depan, itu pun kalau perpal dari teman-teman SMP sudah tuntas,” katanya.
Ia menegaskan, apabila hingga batas waktu tersebut masih ada administrasi yang belum diselesaikan, proses pembayaran tidak akan terus tertahan karena menunggu berkas yang belum lengkap.
Andi Faisal juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru atas keterlambatan yang terjadi. Ia mengaku baru mengetahui secara utuh persoalan tersebut dalam dua hingga tiga pekan terakhir.
“Jujur saja, saya baru tahu dua sampai tiga minggu kemarin kalau ternyata ada permasalahan yang cukup besar. Tapi insyaallah, tadi sudah clear. BPKAD bahkan hari ini pun sebenarnya siap membayarkan,” ungkapnya.
Insentif yang dibahas dalam RDP tersebut mencakup periode Juli hingga September 2026. Setelah pembayaran tiga bulan itu direalisasikan, DPRD berharap penyaluran insentif untuk Oktober dan November dapat langsung diproses tanpa menunggu terlalu lama.
“Kalau Juli sampai September sudah tuntas, langsung lagi masuk ke bulan Oktober dan November. Kita upayakan agar realisasi pembayarannya bisa cepat,” tambahnya.
Berbeda dengan guru honorer non-ASN, penyaluran insentif bagi guru agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) masih membutuhkan kajian regulasi.
Menurut Andi Faisal, Dinas Pendidikan belum berani mengeksekusi pembayaran karena masih memerlukan kejelasan dasar hukum. Hal ini untuk menghindari persoalan administrasi, terutama potensi penerimaan tunjangan ganda.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan guru agama telah menerima tunjangan kinerja (Tukin) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP), sehingga perlu dipastikan aturan pemberian insentif dari pemerintah daerah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai terjadi double account. Ketika sudah dibayarkan Tukin, kemudian mendapatkan TPP lagi, itu kan tidak boleh. Pasti harus memilih salah satu,” terangnya.
Untuk itu, DPRD berharap pekan depan kembali dilakukan pembahasan bersama Dinas Pendidikan, Inspektorat dan Bagian Hukum guna memastikan landasan regulasi penyaluran insentif guru agama.
“Secara keuangan pemerintah daerah siap. Tinggal masalah administrasi dan aturan yang sedang dikaji. Kalau secara aturan ini bisa, saya yakin akan kita selesaikan,” tegasnya.
Andi Faisal menambahkan, para guru juga diharapkan aktif menjalin komunikasi dengan DPRD apabila menghadapi kendala terkait hak dan kesejahteraan mereka. Dengan begitu, persoalan yang terjadi dapat diketahui lebih cepat dan dicarikan jalan keluarnya bersama.
“Prinsipnya ketika ada masalah, harapan kami ke teman-teman guru segera komunikasikan dengan kami di DPRD. Karena kadang-kadang kami juga nggak tahu ini permasalahan utuhnya seperti apa,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah





