Akupedia.id, Tenggarong – Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi tantangan besar. Luas wilayah yang mencapai sekitar 27 ribu kilometer persegi membuat kebutuhan penanganan jalan tersebar di banyak kecamatan dan desa.
Sementara itu, kemampuan anggaran daerah belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan tersebut dalam waktu singkat.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyebut kebutuhan anggaran untuk membenahi seluruh persoalan jalan di Kukar mencapai puluhan triliun rupiah. Dengan kemampuan belanja pembangunan jalan sekitar Rp1 triliun hingga Rp2 triliun per tahun, penyelesaiannya membutuhkan waktu panjang.
“Kalau kita hitung, kebutuhan untuk menyelesaikan seluruh persoalan jalan di Kukar ini bisa mencapai puluhan triliun. Kalau setiap tahun kita anggarkan Rp1 triliun sampai Rp2 triliun, mungkin perlu sekitar 20 tahun kalau dilakukan terus-menerus,” ujarnya.
Menurut Rendi, persoalan jalan juga tidak berhenti setelah pembangunan selesai. Ruas yang pernah diperbaiki beberapa tahun lalu bisa kembali mengalami kerusakan sehingga pemeliharaan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Karena itu, penanganan infrastruktur tidak hanya menyasar jalan kabupaten, tetapi juga jalan lingkungan hingga ruas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi geografis Kukar yang sangat luas turut membuat kebutuhan tersebut semakin kompleks.
Meski begitu, Pemkab Kukar tetap berupaya melanjutkan pembangunan jalan penghubung antarwilayah. Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalan Anggana-Muara Badak yang diharapkan dapat dituntaskan pada 2027.
“Untuk jalan Anggana-Muara Badak memang belum selesai. Kita berharap pada 2027 nanti bisa dituntaskan,” katanya.
Selain ruas tersebut, pembangunan akses antardesa dan antarkelurahan juga terus didorong. Upaya itu berkaitan dengan Program Dedikasi ke-15 Kukar Idaman Terbaik, yakni penyediaan anggaran Rp100 miliar untuk Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.
Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas kawasan perdesaan, sehingga akses masyarakat terhadap pusat kegiatan ekonomi maupun layanan publik dapat semakin baik.
Namun, Rendi mengakui ruang fiskal daerah saat ini semakin terbatas. Jika sebelumnya APBD Kukar berada di kisaran Rp12 triliun hingga Rp14 triliun, kini anggaran daerah berada pada kisaran Rp5,9 triliun hingga Rp6 triliun.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengatur prioritas belanja, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Pemkab pun tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan jalan.
Rendi mengatakan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lain dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun skema pendanaan lainnya.
“Selama ini kita bergantung pada DBH. Dan kita tahu penyaluran DBH ke kabupaten saat ini belum maksimal. Karena itu, kita perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
Editor: Aditya Lesmana
