Akupedia.id, Tenggarong – Program dedikasi Kukar Idaman Terbaik berupa pelayanan kesehatan cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terus berjalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan tanpa harus dibebani persyaratan administrasi yang rumit.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufidah, mengatakan pelaksanaan program tersebut hingga saat ini berjalan dengan baik. Masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik hingga rumah sakit dengan menggunakan KTP elektronik.
Meski demikian, kemudahan tersebut tetap berkaitan dengan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Artinya, NIK yang tercantum dalam KTP harus sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan agar dapat digunakan untuk mengakses pelayanan.
“Program tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik. Masyarakat tidak lagi dibebani persyaratan administrasi yang rumit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik puskesmas, klinik maupun rumah sakit,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Ismi menjelaskan, dari sisi cakupan kepesertaan, Universal Health Coverage (UHC) Kukar saat ini telah berada di atas 100 persen.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan sudah melampaui jumlah penduduk yang menjadi dasar penghitungan cakupan.
Namun, capaian kepesertaan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat keaktifan peserta. Saat ini, persentase peserta JKN yang berstatus aktif masih berada di angka 94 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian Dinkes Kukar untuk terus meningkatkan keaktifan peserta agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan jaminan kesehatan ketika membutuhkan pelayanan medis.
“Intinya jadi peserta sudah 100 persen lebih, tapi yang aktif 94 persen. Kita akan kejar lagi tingkat keaktifannya menjadi 95 persen atau bahkan ke atas,” jelasnya.
Upaya peningkatan keaktifan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program berobat cukup menggunakan KTP tidak hanya memberikan kemudahan dari sisi administrasi, tetapi juga menjamin masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui kepesertaan JKN yang aktif.
Dengan demikian, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk memastikan masyarakat yang telah terdaftar tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan akibat status kepesertaan yang tidak aktif. (Adv/Diskominfo Kuka)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
Editor: Aditya Lesmana
