Akupedia.id, Tenggarong – Kondisi usaha kecil yang mulai tertekan, akses jalan yang belum memadai, serta kebutuhan fasilitas pendidikan keagamaan menjadi perhatian dalam agenda reses anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rahmat Dermawan, di Kelurahan Tanjung Harapan, (09/11/2026).
Dalam pertemuan bersama warga RT 9, RT 10, dan RT 11 tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk segera mendapat perhatian. Aspirasi yang masuk tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga dukungan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Rahmat mengatakan, pertemuan langsung dengan masyarakat menjadi kesempatan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi warga sekaligus menghimpun usulan yang perlu diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
“Saya bersyukur bisa bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan, khususnya warga RT 9, RT 10, dan RT 11. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan dan ini menjadi catatan penting bagi saya,” ujarnya.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Fasilitas yang sebelumnya telah mendapat bantuan pembangunan itu masih membutuhkan kelanjutan pengerjaan karena ruang belajar anak-anak yang mengaji belum mencukupi.
Eka, pengajar TPQ setempat, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang telah diberikan Rahmat. Namun, ia berharap pembangunan tersebut tidak berhenti sampai pada tahap yang sudah terealisasi, melainkan dapat dilanjutkan hingga fasilitasnya benar-benar dapat digunakan secara optimal.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat atas perhatian dan bantuan pembangunan TPQ yang sebelumnya sudah direalisasikan. Tetapi, pembangunannya masih perlu dilanjutkan karena tempat belajar anak-anak mengaji masih terbatas,” kata Eka.
Ia berharap kelanjutan pembangunan dapat direalisasikan pada tahun berikutnya. Menurutnya, ketersediaan ruang belajar yang memadai akan mendukung kegiatan mengaji anak-anak di lingkungan tersebut.
Selain TPQ, warga juga meminta perbaikan jalan menuju pemakaman. Akses yang masih berupa tanah kerap menyulitkan masyarakat, terutama saat hujan karena permukaannya menjadi becek. Kondisi itu menghambat warga yang hendak berziarah maupun mengantar keluarga ke pemakaman.
“Harapan kami jalan menuju pemakaman juga bisa diperbaiki. Kalau hujan kondisinya becek dan tentu menyulitkan masyarakat yang ingin berziarah atau mengantar keluarga ke pemakaman,” ungkap Eka.
Usulan berikutnya adalah pengaspalan jalan lingkungan RT 11 yang saat ini masih mengalami kerusakan. Warga berharap perbaikan akses tersebut dapat masuk dalam perhatian pemerintah daerah agar mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar.
Di luar persoalan infrastruktur, kondisi ekonomi pelaku UMKM turut menjadi pembahasan dalam reses tersebut. Rahmat menyebut menurunnya daya beli masyarakat berdampak terhadap aktivitas usaha kecil. Karena itu, dukungan berupa bantuan maupun stimulus dinilai masih diperlukan agar pelaku usaha tetap mampu bertahan dan mengembangkan usahanya.
Sulastri, salah seorang pelaku UMKM, mengaku sehari-hari berjualan gorengan dan minuman es dari rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ia berharap perhatian terhadap usaha kecil di lingkungannya tidak berhenti pada bantuan yang telah diberikan sebelumnya.
“Sehari-hari saya berjualan gorengan dan minuman es di rumah untuk menambah penghasilan keluarga. Kami berharap ke depannya ada bantuan atau dukungan bagi pelaku UMKM kecil seperti kami,” tuturnya.
Sulastri juga menyampaikan terima kasih atas bantuan yang sebelumnya telah diberikan kepada pelaku UMKM di lingkungan tersebut. Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga usaha rumahan memiliki peluang untuk berkembang.
“Sebelumnya, Bapak Rahmat juga sudah membantu pelaku UMKM di sini. Kami sangat berterima kasih atas perhatian itu. Mudah-mudahan bantuan UMKM seperti ini bisa terus berlanjut agar usaha kecil masyarakat semakin terbantu,” tambahnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Rahmat mengakui kondisi efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan pembangunan. Sejumlah usulan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga pelaksanaannya berpotensi dilakukan secara bertahap.
Namun, ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menghilangkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan DPRD perlu melihat tingkat urgensi setiap usulan agar program yang paling dibutuhkan warga tetap mendapat ruang dalam perencanaan pembangunan.
“Memang ada sejumlah kebutuhan pembangunan yang harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Namun, hal ini tidak boleh membuat kebutuhan masyarakat luput dari perhatian. Kita harus mencari solusi dan menentukan skala prioritas,” tegasnya.
Seluruh aspirasi yang diterima dalam reses tersebut, lanjut Rahmat, akan dihimpun dan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kukar. Usulan itu nantinya disampaikan dalam agenda paripurna DPRD dengan harapan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat ini menjadi catatan penting bagi saya untuk diperjuangkan dan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian disampaikan dalam agenda paripurna. Harapannya, usulan tersebut bisa ditindaklanjuti dan direalisasikan,” jelasnya.
Ia pun mengapresiasi keterbukaan warga dalam menyampaikan kebutuhan di lingkungan mereka. Rahmat berharap komunikasi seperti ini terus terbangun agar persoalan masyarakat dapat diketahui secara langsung dan menjadi dasar dalam memperjuangkan program pembangunan yang tepat sasaran. (Adv/DPRD Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
