Akupedia.id, Tenggarong – Pemerataan pelayanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Selain memastikan ketersediaan dokter di puskesmas, pemerintah daerah mulai memperkuat pelayanan kesehatan hingga tingkat desa melalui dukungan tenaga perawat dan bidan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemenuhan tenaga kesehatan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Aulia mengungkapkan, persoalan kekosongan dokter di sejumlah puskesmas yang sebelumnya terjadi di Kecamatan Muara Wis dan Tabang kini telah teratasi. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjaga ketersediaan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
“Memang isu kesehatan di Kukar masih banyak hal yang harus kita tuntaskan. Kemarin sempat ada beberapa puskesmas kita yang kosong dokter. Tapi hari ini sudah terpenuhi semua,” ujarnya.
Penguatan pelayanan juga dilakukan melalui pengembangan fasilitas kesehatan rujukan. Salah satunya dengan mengoperasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Idris (AMI) Muara Badak untuk mendekatkan akses layanan bagi masyarakat di wilayah Muara Badak dan Marangkayu.
Aulia mengatakan, selama ini masyarakat di dua kecamatan tersebut harus menempuh perjalanan ke Samarinda atau Bontang ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit. Dengan beroperasinya rumah sakit tersebut, pemerintah berharap kebutuhan layanan kesehatan di kawasan pesisir selatan dapat lebih terakomodasi.
Pemetaan layanan rujukan kini turut ditopang sejumlah rumah sakit di berbagai wilayah. Rumah Sakit Dayaku Raja Kota Banguun yang melayani kawasan hulu Kukar, Rumah Sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja di pesisir utara, serta Rumah Sakit Muara Badak di wilayah Selatan, yang seluruhnya terkoneksi dengan RSUD A.M. Parikesit.
Namun, pemerataan fasilitas belum cukup tanpa dukungan sumber daya manusia. Aulia mengakui, kebutuhan tenaga kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan formasi ASN dan PPPK.
Karena itu, Pemkab Kukar menyiapkan dukungan melalui anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), dengan rencana menghadirkan masing-masing satu perawat dan satu bidan di setiap desa.
“ASN dan P3K saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Hari ini kita juga sudah memasukkan di anggaran BKKD kita di masing-masing desa untuk satu perawat, satu bidan,” jelasnya.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus melengkapi sistem kesehatan daerah yang terus disempurnakan Dinas Kesehatan.
Di tengah upaya pemerataan layanan, Kukar juga mencatat perkembangan dalam penanganan stunting. Aulia menyebut prevalensi stunting kini berada di kisaran 12 persen, turun dari sebelumnya sekitar 14 persen. Padahal, pada tahap awal, angkanya sempat mendekati 27 persen.
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan juga telah melampaui 70 persen. Menurutnya, hasil tersebut tidak terlepas dari kerja bersama Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, organisasi profesi, dan seluruh pihak yang terlibat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kukar Ismi Mufiddah menyebut mewujudkan masyarakat sehat membutuhkan konsistensi dan keterlibatan banyak pihak. Tantangan yang masih dihadapi perlu diselesaikan secara bertahap, terutama melalui koordinasi lintas sektor dan perencanaan program yang tepat.
“Tema sehat untuk semua itu bukan tidak mungkin kita capai. Kukar akan berupaya, seluruh insan kesehatan di Kutai Kartanegara akan berupaya seoptimal mungkin untuk bersatu bergerak dengan masyarakat dan seluruh lintas sektor,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
Editor: Aditya Lesmana
