Akupedia.id, Tenggarong – Ketiadaan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang memadai masih menjadi persoalan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kebutuhan fasilitas tersebut bahkan telah disuarakan masyarakat selama kurang lebih satu dekade, tetapi hingga kini belum terealisasi.

Persoalan itu kembali mencuat dalam Reses Tahap III Masa Sidang I Tahun 2026 yang digelar Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, di Kantor Kecamatan Loa Janan, Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, pembangunan TPA menjadi salah satu aspirasi yang mendapat perhatian khusus untuk diperjuangkan dalam perencanaan anggaran daerah.

Ahmad Yani menilai keberadaan TPA merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera mendapat kepastian penanganan. Tanpa fasilitas pengelolaan sampah yang jelas, persoalan lingkungan di wilayah tersebut berpotensi terus menjadi kendala bagi masyarakat.

Ia bahkan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan perhatian terhadap usulan pembangunan fasilitas tersebut. Menurutnya, kebutuhan TPA perlu masuk dalam prioritas pembahasan anggaran, mengingat persoalannya telah berlangsung cukup lama.

“Kecamatan Loa Janan sangat membutuhkan TPA. Selama ini persoalan sampah menjadi kendala karena belum ada tempat pemrosesan akhir yang jelas. Ini harus menjadi perhatian utama dan diperjuangkan agar bisa dianggarkan,” tegasnya.

Selain masalah persampahan, pertemuan tersebut juga mengungkap berbagai kebutuhan pembangunan lain yang masih diperlukan masyarakat. Usulan yang disampaikan mencakup peningkatan infrastruktur, pemenuhan pelayanan dasar hingga pengembangan sektor ekonomi lokal.

Di bidang infrastruktur, masyarakat mengusulkan pembangunan stadion mini, jembatan, serta peningkatan akses jalan yang menghubungkan antardesa dan antarwilayah kecamatan. Ketersediaan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang mobilitas sekaligus mendukung aktivitas masyarakat.

Sementara pada sektor ekonomi, aspirasi yang muncul berkaitan dengan pengembangan peternakan dan perikanan. Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan terhadap ketersediaan air minum dan pelayanan listrik yang memadai.

Berbagai usulan tersebut disampaikan oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan kecamatan, tokoh masyarakat hingga tokoh pemuda yang hadir dalam kegiatan reses. Kehadiran para pemangku kepentingan itu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan pembangunan secara langsung kepada pimpinan legislatif.

Ahmad Yani mengatakan, reses merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD dalam menjalankan fungsi representasi. Melalui kegiatan tersebut, wakil rakyat dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat secara langsung, sekaligus menghimpun usulan yang nantinya diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan daerah.

Ia menegaskan, kegiatan reses tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial. Aspirasi yang terkumpul harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah penggunaan anggaran, terutama agar pembangunan daerah dapat menjangkau kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan.

“Kami turun langsung karena ini merupakan tanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan. Kami ingin memastikan anggaran daerah juga berpihak kepada Kecamatan Loa Janan, termasuk untuk program pembangunan 2027 dan 2028,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPRD Kukar sekaligus wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Ahmad Yani menyatakan seluruh masukan masyarakat akan dibawa ke pembahasan bersama pemerintah daerah. Ia berharap usulan yang disampaikan dapat diterjemahkan menjadi program konkret, bukan sekadar tercatat dalam laporan kegiatan reses.

Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Loa Janan perlu diperjuangkan melalui perencanaan anggaran yang tepat. Terlebih, sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan aktivitas sehari-hari.

Karena itu, APBD 2027 dan 2028 menjadi momentum yang diharapkan dapat membuka ruang realisasi berbagai usulan tersebut. Ia juga mengajak OPD terkait untuk mencermati kebutuhan yang disampaikan agar penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada persoalan nyata di lapangan.

“Kami sudah mendengar berbagai keluhan masyarakat. Aspirasi ini akan kami respons dan perjuangkan agar memungkinkan untuk direalisasikan melalui APBD 2027 maupun 2028,” katanya.

Secara khusus, pembangunan TPA kembali ditekankan sebagai salah satu kebutuhan yang membutuhkan tindak lanjut. Kepastian lokasi, perencanaan teknis, serta dukungan anggaran menjadi hal penting agar persoalan sampah di Kecamatan Loa Janan tidak terus berulang tanpa penyelesaian.

Ahmad Yani berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan tersebut. Dengan tersedianya fasilitas pengelolaan sampah, pelayanan lingkungan di Loa Janan diharapkan menjadi lebih baik sekaligus mendukung penataan kawasan permukiman.

Bagi masyarakat Loa Janan, pembangunan TPA bukan sekadar usulan infrastruktur baru. Setelah sekitar 10 tahun diperjuangkan, kepastian realisasinya kini kembali menjadi harapan yang dibawa melalui forum reses untuk diperjuangkan dalam agenda pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. (Adv/DPRD Kukar)

Penulis: Aulia Rahmatul Azizah