Akupedia.id, Tenggarong – Keterbatasan fasilitas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di pelosok Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu persoalan yang turut memengaruhi kelangkaan BBM. Kondisi tersebut membuat masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Tabang, masih bergantung pada pasokan dari para pengecer atau pengetap.
Anggota DPRD Kukar, Eko Wulandanu, menilai persoalan distribusi BBM perlu mendapat perhatian dalam upaya mengatasi antrean dan kelangkaan yang terjadi.
Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dengan menertibkan praktik pengetapan, tetapi juga harus dibarengi pemerataan fasilitas penyaluran BBM hingga ke wilayah pedalaman.
Ia mengakui, untuk memastikan kondisi stok BBM secara keseluruhan diperlukan data konkret dan analisis yang kuat. Namun, berdasarkan kondisi yang dilihatnya, keterbatasan distributor di sejumlah wilayah membuat masyarakat pedalaman masih mengandalkan pasokan dari para pengecer.
“Kalau berdasarkan dari kacamata awam kita, memang di pelosok-pelosok seperti di Tabang dan daerah pedalaman itu dipasok oleh para pengetap itu sendiri. Tanpa mereka tentu barang ini tidak sampai ke sana,” ungkap Eko, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, keberadaan para pengecer tersebut berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka membantu memenuhi kebutuhan BBM masyarakat yang sulit menjangkau SPBU.
Namun, di sisi lain, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola distribusi BBM.
Karena itu, Eko mendorong penambahan kuota sekaligus distributor resmi di wilayah pedalaman. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan yakni membuka SPBU di kawasan hulu Kukar, sehingga masyarakat memiliki akses lebih dekat untuk mendapatkan BBM tanpa harus bergantung pada pengetap.
Ia juga menyoroti keberadaan Pertashop yang sebelumnya diharapkan menjadi solusi pemerataan distribusi BBM hingga tingkat desa. Namun, sejumlah unit justru tidak lagi beroperasi akibat keterbatasan pasokan.
“Seandainya Pertashop itu berjalan seperti yang direncanakan, terus ketersediaan BBM-nya lancar sesuai dengan yang direncanakan, mungkin tidak terjadi kelangkaan seperti ini,” jelasnya.
Eko menyebut, persoalan pasokan menjadi salah satu kelemahan yang turut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Menurutnya, keberadaan Pertashop tidak akan memberikan dampak optimal apabila ketersediaan BBM dari Pertamina tidak berjalan secara konsisten.
Ia berharap, evaluasi terhadap distribusi dan pasokan Pertashop dapat dilakukan agar fasilitas tersebut kembali berfungsi sesuai tujuan awalnya. Dengan begitu, kebutuhan BBM masyarakat di pedalaman dapat terpenuhi melalui jalur distribusi yang lebih resmi.
“Harapannya nanti Pertashop itu menjadi solusi agar di pedalaman itu bisa terdistribusi untuk masyarakat yang ada di sana,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kukar)
Penulis: Aulia Rahmatul Azizah
